SuaraKaltim.id - Sebuah pembangunan gereja di Kabupaten Sukoharjo ditolak 14 takmir masjid. Kejadian itu lantas viral di twitter setelah diunggah akun @AnakKolong.
Dalam unggahan itu, terlihat surat pernyataan sikap dan dukungan kepada seluruh takmir Masjid se-Desa Gadingan. Mereka menolak pendirian gereja yang ditunjukkan dengan tanda-tangan dan stempel takmir masjid.
Mereka serempak menolak pembangunan gereja di wilayah RT 04/RW 03 Dukuh Jetis Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sukoharjo Ihsan Muhadi mengatakan pihaknya sudah menerima laporan terkait polemik itu.
Baca Juga:Gereja Ditolak, Kemanag Sukoharjo: Pendirian Harus Melalui Beberapa Syarat
Namun, pada informasi awal,bangunan iitu merupakan rumah tinggal peribadatan.
"Itu menurut laporan yang saya terima lho ya, itu rumah tinggal peribadatan dan akan dibangun rumah ibadah," tuturnya.
Setelah itu, dia langsung menerjunkan tim dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan Paguyuban Komunikasi Umat Beragama (PKUB) Mojolaban, dengan Muspika Mojolaban.
"Jadi difasilitasi dulu untuk mengetahui persoalan yang terjadi seperti apa. Kemudian sesuai SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri agar diikuti sesuai petunjuk. Kalau belum selesai nanti akan koordinasi dengan FKUB Sukoharjo," ujarnya.
Ihsan menjelaskan, pendirian rumah ibadah harus melalui beberapa syarat dan mekanisme khusus.
Baca Juga:Viral 14 Takmir Masjid Tolak Pembangunan Gereja, Tim KUA Cek Lokasi
Pasalnya, setiap pembangunan rumah ibadah harus memenuhi peraturan yang berlaku.
"Sepanjang memenuhi persyaratan, tidak ada keberatan dari warga biasanya gampang rekomendasi itu," katanya.
Dia menyebut pembangunan tempat ibadah merujuk pada peraturan terkait tata cara pendirian rumah ibadah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006.
Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa pendirian rumah ibadah haruslah didasarkan pada pertimbangan dan keperluan nyata berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa.
"Lalu akan ada rekomendasi dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), kemudian Kemenag kabupaten, diusulkan ke pemkab. Nanti, bupati yang mengeluarkan izin dan itu berlaku untuk semua tempat ibadah," tambah dia.
