SuaraKaltim.id - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk bergerak cepat merespon bencana banjir yang terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satunya dengan mengirim perahu karet.
Namun, instruksi Jokowi ini mendapat kritik dari aktivis Dandhy Dwi Laksono. Pasalnya, Dandhy menilai Presiden memiliki kewenangan yang luar biasa.
Bukan cuma bisa memerintahkan pengiriman perahu karet. Presiden bahkan bisa mencegah banjir tidak terjadi di Banjarmasin di waktu mendatang.
Caranya, dengan mengevaluasi izin eksploitasi alam yang merusak lingkungan dan menyebabkan banjir.
Baca Juga:Hari Keempat Banjir Banjarmasin, Tinggi Air Tak Kunjung Surut
Kritik dari Dandhy bermula saat Presiden Jokowi mengaku telah mendapatkan laporan dari Gubernur Kalimantan Selatan mengenai banjir dan telah memerintahkan sejumlah aparat untuk bertindak.
Salah satu upaya yang disebutkan Jokowi adalah pengiriman barang-barang penting. Termasuk di dalamnya perahu karet yang menurut dia sangat dibutuhkan pada situasi seperti sekarang.
"Saya telah mendapatkan laporan dari Gubernur Kalimatan Selatan mengenai banjir di Kalimantan Selatan. Dan saya pun telah memerintahkan Kepala BNPB, Panglima TNI, dan Kapolri untuk secepat-cepatnya mengirim bantuan seperti perahu karet yang sangat dibutuhkan di sana," tulis Jokowi lewat jejaring Twitter resminya, Jumat (15/1/2021).
Cuitan Jokowi itu mendapat komentar tajam dari Dandhy Laksono yang menyinggung soal permasalahan lingkungan.
Kata dia, presiden bertugas untuk memerintahkan evaluasi izin dan audit lingkungan, khususnya di Kalimantan. Hal itu harus dilakukan agar banjir maupun asap tidak terulang di kemudian hari.
Baca Juga:Banjir dan Longsor di Kota Manado, 500 Warga Mengungsi
"Kalau soal perahu karet, tanpa perintah presiden pun, tim lapangan paham," tukas Dandhy Laksono.
"Porsi presiden itu memerintahkan evaluasi izin dan audit lingkungan semua sektor ekstraktif di Kalimantan, agar banjir dan asap tidak terjadi lagi," imbuhnya.
Dandhy Laksono lantas mengeluarkan kalimat menohok yang menyebut harapan sebagaimana dia sampaikan tidak mungkin akan ditindaklanjuti Jokowi.
"Meski semua tahu, mustahil mengharapkan ini dari anda," tandas Dandhy Laksono.
Jokowi Jokowi Telpon Gubernur Sahbirin Noor
Presiden Joko Widodo telah mendapatkan laporan mengenai banjir yang melanda di Kalimantan Selatan.
"Ya tadi saya sudah menelepon Gubernur Kalimantan Selatan untuk mendapatkan laporan mengenai banjir yang ada di Kalimantan Selatan," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/1/2021).
Bahkan dirinya sudah memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk segera mengirim bantuan yang dibutuhkan dalam penanganan banjir, seperti perahu karet.
Lebih lanjut Jokowi mengajak seluruh masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dari berbagai bencana, terutama banjir dan longsor karena akhir-akhir ini terjadi peningkatan curah hujan yang cukup ekstrem.
"Perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)," ujar dia.
Jokowi menyatakan, dirinya akan terus memantau perkembangan sejumlah bencana yang terjadi di sejumlah daerah, seperti bencana tanah longsor di Sumedang, Jawa Barat, bencana gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat, dan bencana banjir di Kalimantan Selatan.
"Saya ingin baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat selalu hadir di tengah masyarakat dalam keadaan bencana ini," katanya.
