SuaraKaltim.id - Aktivis lingkungan di Kalimantan Timur (Kaltim) dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), meminta pemerintah melakukan audit dan investigasi lingkungan, usai tercemarnya Sungai Mahakam oleh tumpahan minyak sawit.
Sebelumnya, sebuah kapal Landing Craft Tank (LCT) tenggelam di Sungai Mahakam, bawah Jembatan Mahkota II.
Sebanyak 120 ton muatan minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) tumpah. Alhasil, Sungai Mahakam yang menjadi sumber air warga Samarinda tercemar.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Pradarma Rupang menanggapi kejadian tersebut. Disampaikan olehnya, Sungai Mahakam sudah kritis karena dicemari oleh limbah batu bara. Beban sungai menjadi berlipat ganda untuk bisa pulih dan kembali normal.
Baca Juga:Kapal SPOB Tenggelam di Sungai Mahakam, Satu ABK Hilang
“Tumpahnya minyak sawit di Sungai Mahakam akan memengaruhi ekosistem sungai. Khususnya ikan yang bisa keracunan dan mati. Semakin membahayakan keberlangsungan pesut. Mamalia air yang dilindungi,” ungkap Pradarma dilansir dari rilis persnya, ditulis Senin (12/4/2021) dilansir dari Kaltimtoday.co—media jaringan Suara.com.
Pradarma menjelaskan molekul minyak akan menghalangi cahaya matahari dan oksigen masuk ke sungai yang telanjur terkena tumpahan.
Hal itu dinilai akan memengaruhi keberlangsungan biota bawah sungai sekaligus memengaruhi proses fotosintesis dan respirasi biota sungai dalam jangka panjang, dan memicu terjadinya coral bleaxhing dan kematian biota sungai.
“Cemaran minyak sawit juga akan pengaruhi bioekoregion. Dampaknya tidak hanya memengaruhi ekosistem sungai. Tapi akan memengaruhi makhluk darat seperti jenis burung yang mencari ikan sebagai makanan dan binatang lainnya seperti kodok dan kura-kura,” lanjutnya.
Bukan hanya dampak pada biota di Sungai Mahakam, juga pada manusia.
Baca Juga:Materi Soal ASPD Matematika Bocor, Disdikpora DIY Turunkan Tim Investigasi
Bagi warga yang menggunakan air dari Sungai Mahakam untuk mandi, bakal mengalami gejala gatal-gatal. Dalam hal ini, JATAM Kaltim menegaskan bahwa mendesak pemerintah untuk segera menginvestigasi dan audit lingkungan untuk melihat dampak dari pencemaran ini secara keseluruhan.
“Selain mengevaluasi izin lingkungan, kelalaian perusahaan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air Sungai Mahakam diduga telah melanggar Pasal 99 ayat 1 UU Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” kata Pradarma.
