alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Menko PMK Paparkan Potensi yang Terjadi Jika Larangan Mudik Tak Diterapkan

Sapri Maulana Selasa, 20 April 2021 | 20:17 WIB

Menko PMK Paparkan Potensi yang Terjadi Jika Larangan Mudik Tak Diterapkan
Ilustrasi mudik. Seorang calon penumpang membawa barang bawaannya berjalan menuju bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Jumat (9/4/2021). [Suara.com/Dian Latifah]

Menko PMK menerangkan, pelarangan mudik lebaran menjadi perhatian pemerintah karena potensi tak terkendali sangat besar. Apalagi dalam proses 3T (tracing, testing, treatment).

SuaraKaltim.id - Pandemi Covid-19 belum usai. Pemerintah pusat melakukan pelarangan mudik lebaran 2021 pada 6 hingga 17 Mei mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan , langkah tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan penularan Covid-19.

Pemerintah, kata Muhadjir Effendy, berkaca pada mudik lebaran 2020,, libur panjang Maulid Nabi, dan libur panjang Natal dan tahun baru.

“Tentu saja kita tidak ingin hari raya lebaran menjadi pemicu utama dari naiknya kasus. Bahwa kemungkinan akan ada kenaikan itu biasanya tak terhindarkan. Karena bagaimanapun tingkat ketidakpatuhan untuk mematuhi larangan mudik itu tidak 100 persen,” ujarnya, dikutip dari laman resmi Menko PMK, dilansir dari Inibalikpapan.com, media jaringan Suara.com.

Baca Juga: Kabar Terkini Kasus Covid-19 di Kaltim, Masih Ada 1.938 Kasus Positif

Pada 2020, sebanyak 73 sampai 80 juta masyarakat yang melakukan mudik. Data itu menunjukkan, masih terdapat 13 persen dari total masyarakat pemudik yang tidak patuh dan tetap melakukan mudik lebaran.

“Itu seandainya dilepas tidak ada larangan itu akan ada sekitar 73 juta orang bermudik. Dan kalau dilarang itu potensinya masih 13 persen. Jadi sekitar hampir 10 jutaan. Dan 10 juta itu cukup heboh. Cukup semrawut. Dua kali lipat penduduk Singapura,” ungkapnya.

“Karena itu sekarang memang pemerintah berupaya keras bagaimana memperkecil lagi jumlah yang tidak mematuhi larangan tidak mudik itu.”

Menko PMK menerangkan, pelarangan mudik lebaran menjadi perhatian pemerintah karena potensi tak terkendali sangat besar. Apalagi dalam proses 3T (tracing, testing, treatment) apabila mudik tidak dilarang akan sangat sulit dilakukan.

 “Bayangkan kalau kita mau mendisiplinkan (dengan tes) swab. Memeriksa kesehatan mereka. 73 juta orang dalam waktu bersamaan, itu tidak mungkin. Yang kita khawatirkan nanti banyak surat keterangan sehat abal-abal dan itu tidak akan bisa terkendali. Dan kita khawatirkan akan ada kerumunan yang tidak terencana,” terangnya.

Baca Juga: Duh! Awal Ramadhan, 71 Desa di Klaten Masih Zona Oranye Covid-19

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait