alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Karena Pandemi, Terminal Barang Batas Indonesia-Malaysia Tertunda Dibangun

Tasmalinda Jum'at, 23 April 2021 | 09:44 WIB

Karena Pandemi, Terminal Barang Batas Indonesia-Malaysia Tertunda Dibangun
Pelayanan paspor simpatik di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau, daerah perbatasan Indonesia-Malaysia [ANTARA] Karena pandemi, terminal barang ini tertunda dibangun.

Pembangunan terminal barang di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN di perbatasan Indonesia - Malaysia tertunda akibat penyesuaian anggaran.

SuaraKaltim.id - Pembangunan terminal barang di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau perbatasan Indonesia - Malaysia tertunda karena pemotongan anggaran penanganan pandemi COVID-19.
 
"Untuk sementara pembangunan terminal barang itu masih ditunda pengerjaannya karena ada pemotongan anggaran akibat COVID-19," kata Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan di hadapan Anggota DPR Cornelis saat kunjungan di Kecamatan Badau wilayah Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Kamis.
 
Disampaikan Fransiskus, pandemi COVID-19 sangat berdampak dari berbagai aspek pembangunan salah satunya yang terjadi di daerah perbatasan.
 
Pandemi COVID-19 aktivitas ekspor atau import barang-barang kebutuhan masyarakat atau pun yang sifatnya konsumtif juga terkendala.
 
"Malaysia sampai saat ini masih 'lock down', dampaknya sangat dirasakan warga perbatasan terutama di bidang perekonomian," ucap Fransiskus.
 
Ia menyebutkan keberadaan pembangunan terminal barang itu juga merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, namun terkendala adanya pemotongan anggaran akibat COVID-19.
 
"Keberadaan terminal barang di PLBN Badau itu aset Pemkab Kapuas Hulu," kata Fransiskus.

Anggota Komisi II DPR RI Cornelis menyatakan prioritas Presiden Jokowi saat ini bagaimana upaya pemulihan ekonomi terutama masyarakat di daerah perbatasan.
 
"Keluhan dan kebutuhan pembangunan daerah perbatasan itu akan saya perjuangan di pusat, karena memang pak Jokowi telah memprioritaskan pemulihan ekonomi," ucap Cornelis.
 
Meski pun demikian, Cornelis meminta data yang valid terkait usulan pembangunan perbatasan, karena memang itu berkaitan dengan penganggaran.
 
"Tanpa data lengkap sulit saya perjuangkan dalam penganggaran," kata Cornelis yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran DPR RI sekaligus Anggota Badan Pengawas pembangunan perbatasan. (ANTARA)

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait