SuaraKaltim.id - Pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin menemui titik terang. Bahkan, sudah ada alokasi anggaran.
Anggarannya sebesar Rp 1,7 triliun, seperti yang diungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dengan perincian, anggaran untuk kementerian, mulai dari belanja PUPR, Kemenhub, KLHK, hingga ATR sebesar Rp 800 miiliar. Kemudian belanja Project Development Fund (PDF) sebesar Rp 900 miliar yang masuk ke non kementerian/lembaga.
“Anggarannya sudah terbagi ke belanja masing-masing kementerian dan lembaga maupun yang tidak,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyadi Indrawati saat konferensi pers daring APBN di Jakarta, Kamis lalu, dilansir dari Kaltimtoday.co, media jaringan Suara.com.
Kementrian dan lembaga yang dimaksud, kata Sri Mulyani, akan menggunakan anggaran tersebut untuk rangkaian pembangunan IKN.
Baca Juga:Diduga Mau Ngutang Lagi, Fadli Zon: Kementerian Keuangan Patut Dievaluasi
“Anggaran itu selalu ada di dalam masing-masing K/L. PUPR ada belanja yg dipakai untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur dasar di Kaltim,” jelas dia.
Baru satu persen dari total anggaran pembangunan IKN Rp 500 triliun. Hal itu diungkapkan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, sumbernya dari anggaran fiskal APBN. Sedangkan sisa kebutuhan anggaran akan dipenuhi dengan berbagai alternatif sumber pembiayaan.
“Insya Allah mungkin menyerap cukup besar sekitar Rp500 triliun rupiah, di mana hanya satu persen yang dari APBN, selebihnya berasal dari berbagai sumber dengan berbagai metode pembiayaan,” ujarnya.
Fadjroel mengatakan pemerintah mengharapkan, Ibu Kota Negara baru bisa terealisasi di 2021. Bahkan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan pada 17 Agustus 2024, upacara peringatan kemerdekaan RI bisa dilakukan di Ibu Kota baru.
Rencananya, sebanyak 256 ribu hektare akan menjadi lokasi IKN dan 5.600 hektare di antaranya akan dibangun menjadi kawasan pemerintahan.
Baca Juga:Pemerintah Siapkan Rp 26 Triliun Demi Muluskan Proyek Infrastruktur Digital
