SuaraKaltim.id - Sedimentasi serius terjadi di daerah aliran sungai (DAS) menuju Sungai Mahakam. Hal itu diungkapkan Wali Kota Andi Harun beberapa waktu lalu.
Ia juga mengatakan, di atas sungai merupakan jalur distribusi barang dan jasa yang turut mempengaruhi ekonomi nasional.
"Dari pusat juga menyatakan bahwa ada problem DAS Mahakam, padahal itu sangat strategis. Ada kurang 93 juta meter ton batu baru dan memiliki peran strategis dalam pembangkit ekonomi nasional," ujarnya, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Rabu (6/10/2021).
Orang nomor satu di Samarinda ini juga menjelaskan sedimentasi DAS Sungai Mahakam turut memengaruhi persoalan banjir di Kota Tepian. Katanya, saat curah hujan tinggi di bagian hulu sungai yang dimulai dari Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), lalu turun ke Kabupaten Kutai Barat (Kubar), kemudian melewati Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) hingga akhirnya Samarinda.
Baca Juga:Anggota DPR Ridwan Bae Dukung Pembangunan Jembatan Babin, 10 Perusahaan Tertarik
Hal itu yang menyebabkan anak-anak Sungai Mahakam di Samarinda, seperti Sungai Karang Mumus (SKM), Sungai Karang Asam Besar (SKAB), Sungai Karang Asam Kecil (SKAK), dan puluhan sungai-sungai kecil lainnya mengalami over penampungan dan membuat air meluap.
"Ya ini DAS nya bermasalah. Ayo kita sama-sama pikirkan. Dan ini memang kewenangan pusat. Karena rehabilitasi, danau, jalur transportasi, dan sungai itu merupakan tanggung jawab pusat. Kita berdoa supaya tidak terjadi masalah di jalur tersebut," tegasnya.
Ia menambahkan, jika pendangkalan DAS Sungai Mahakam tidak segera diatasi, maka tidak mungkin distribusi batu bara sebagai komoditas pembangkit ekonomi nasional akan bermasalah. Distribusi barang dan jasa yang ada di dalam kota Samarinda dan kabupaten/kota di sekitarnya pun akan terpengaruhi.
Masih dalam kesempatan yang sama, pria kelahiran 12 Desember 1972 itu turut menyinggung bahwa Pemkot Samarinda di bawah kepemimpinannya masih memerlukan bantuan dalam hal pembangunan. Salah satunya, adalah pembangunan pintu air yang rencananya dibangun di Muara SKM, tak jauh dari Jembatan Selili.
Ia menggunakan istilah "ngamen" terkait permohonan macam-macam bentuk bantuan tersebut .
Baca Juga:Bank Banten Tetapkan Harga Rights Issue Rp77 per Saham
"Pokoknya saya akan gunakan kesempatan ngamen di mana saja. Minta bantuan, ngapain malu? Karena kami memang butuh bantuan, tidak mungkin Samarinda hanya bisa berjuang sendiri menanggulangi banjir."
"Soal dipenuhi itu urusan berikutnya. Tapi saya tidak boleh berhenti untuk ngamen, minta bantuan, karena kita butuh biaya besar untuk penaganan banjir di Samarinda," lanjutnya.
Ia menyebut, sistem pemerintahan sejatinya merupakan satu kesatuan dalam kepentingan nasional. Mulai dari pemerintah pusat, kemudian tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota.
"Masalah daerah harus kita sampaikan, karena belum tentu juga diketahui pemerintah nasional kita ini. Itu sebabnya wali kota perlu menjadi duta, dalam menyampaikan beberapa hal yang perlu diketahui pusat," tandasnya.
