SuaraKaltim.id - Hasil mutasi pejabat di lingkungan Pemkot Bontang masih menyisakan pekerjaan rumah. Dua dinas strategis yaitu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tak memiliki pimpinan dinas.
Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam mempertanyakan terkait dua OPD belum memiliki pimpinan definitif. Pasalnya, dua OPD tersebut punya peran sentral dalam pembangunan fisik untuk masyarakat Kota Bontang.
"Kita pertanyakan itu jangan sampai blunder, karena dua OPD itu akan banyak menjadi sorotan terkait pembangunan fisik seperti penyelesaian banjir, peningkatan jalan dan penataan pemukiman kawasan kumuh," katanya dilansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Minggu (31/10/2021).
Pun begitu, dirinya menghargai putusan kepala daerah urung mengisi posisi kosong di dua dinas itu. Ia memprediksi, Basri - Najirah menginginkan pejabat yang bisa bekerja sinergi menjalankan programnya.
Baca Juga:Pelat Mobil Berbuntut RFS cs Kini Bukan Rahasia Lagi
"Ya itu kan prerogatif nya pak walikota sebagai komando tertinggi di pemerintahan. Mungkin beliau punya pertimbangan sendiri untuk mengangkat calon kepala dinas yang memiliki potensi besar," tuturnya.
Hal senada disuarakan, Wakil Ketua DPRD Bontang Agus Haris. Politisi Gerindra ini menyayangkan dua dinas strategis itu belum diisi pejabat definitif.
"Kalau hanya PLT yang menjabat tentunya akan berdampak pada koordinasi. Jangan sampai dibiarkan kekosongan itu berlarut," ucapnya.
Menurutnya, lebih baik kepala daerah bisa memprioritaskan pejabat definitif untuk posisi itu.
Ada 9 Posisi Kepala OPD Lowong
Baca Juga:OTT Bupati Kolaka Timur, KPK Akan Periksa Pejabat BNPB Hari Ini
Pemkot Bontang masih memiliki 9 posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong. Adapun kesembilan instansi yang belum terisi yaitu, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPRK).
- 1
- 2
