SuaraKaltim.id - Panitia khusus (Pansus) aset daerah milik Pemkot Samarinda akan menyampaikan rekomendasi jumlah aset pada Desember 2021 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus Aset DPRD Samarinda, Joni Sinatra Ginting.
Ia mengatakan, temuan sementara yang dilakukan oleh Pansus aset tersebut terhitung yang tidak bergerak berupa lapangan, tanah, dan bangunan senilai Rp 16 triliun. Selain aset tak bergerak, untuk aset bergerak masih dalam tahap perhitungan.
“Aset tersebut dikumpulkan melalui rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing bersama 59 kelurahan dan 10 Kecamatan di Samarinda. Itu dilaksanakan secara bertahap, empat hari lamanya,” ungkapnya disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin (1/11/2021).
Ia mengatakan, diperkirakan aset Pemkot Samarinda senilai Rp 23 triliun yang perlu dilakukan inventarisasi.
Baca Juga:Kreasi Baru dan Inovasi, Stik Amplang Ini Jadi Primadona
“Karena itu ada hak masyarakat juga. Mereka yang bayar pajak, jadi itu jangan sampai disalahgunakan,” paparnya.
Menurutnya, aset tersebut adalah bagian hak rakyat yang tak terpisahkan. Oleh sebab itu, pihaknya ingin aset tersebut tidak jatuh ke tangan pihak-pihak tak semestinya.
“Jangan sampai aset tersebut tidak kembali kepada Pemkot Samarinda, atau malah dikuasai pihak lain,” ujarnya.
Tak hanya itu, disebut Ginting, berdasarkan inventarisasi yang dilajukan pihaknya, tercatat sekitar 20 kendaraan berplat merah yang sebelumnya digunakan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum dikembalikan hingga sekarang.
“Ternyata masih banyak aset pemkot yang dibawa pulang. Artinya itu merupakan suatu gambaran,” ucapnya.
Baca Juga:Tekad Kuat Ummy, Ingin Jadikan Kerupuk Mihun Sebagai Ikon Kuliner di Mahkota 2 Samarinda
Tak bisa dipungkiri juga kata Joni, pihaknya akan melakukan inventarisasi di tubuh DPRD Samarinda sendiri. Pihaknya kemudian mencoba mengonfirmasi Sekretaris Dewan DPRD Samarinda. Kenyataannya, hal serupa pun turut terjadi.
“Saya bilang dia sudah tidak bertugas, harusnya diserahkan, ini menjadi sorotan masyarakat,” sebutnya.
Padahal, diungkapkan Ginting, banyak pejabat yang sudah memiliki mobil pribadi, namun masih menggunakan kendaraan milik negara atau daerah yang semestinya sudah saatnya dikembalikan kepada daerah.
