SuaraKaltim.id - Angka kemiskinan di Kutai Timur (Kutim) semakin meningkat per 2020 di angka 0,07 persen atau mencapai 369. 080 orang.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menyebutkan semakin maraknya kemiskinan ini disebabkan banyak penduduk pendatang di Kutim.
“Kutim ini kabupaten gula, jadi banyak orang luar yang datang ke sini menambah angka kemiskinan”, ungkapnya melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis (25/11/2021).
Orang nomor satu di Kutim itu mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan di daerahnya.
Baca Juga:Buka Sekolah Calon Pejabat Publik, PKS Jabar: Non Kader Bisa Daftar
“Banyak faktor sebenarnya terkait dengan kemiskinan ini. Karena kalau kami hanya menyebut satu faktor, mungkin agak susah tapi kami perlu melihat bahwa Kutai Timur ini adalah daerah tujuan investasi,” ujarnya.
Menurutnya, sudah barang tentu Kutim mengundang banyak orang datang. Sebab daerah ini dikenal luas dengan perusahaan batu baranya.
Banyak orang yang datang itu baik dengan tujuan investasi ataupun memang bertujuan untuk mengadu nasib mencari lapangan kerja.
“Nah, ini salah satu faktor yang bisa kita katakan sangat dominan, sehingga di Kutim ini kalau kita lihat memang penduduk pendatang itu yang paling banyak mendominasi,” ucapnya.
Pendatang yang datang mengadukan nasib tentu tidak langsung bisa memiliki rumah ataupun kendaraan sehingga bisa menambah angka kemiskinan di Kutim.
Baca Juga:Ketua DPD PKS Balikpapan 'Mempersilahkan' Syukri Wahid dan Amin Hidayat Ajukan Keberatan
Di sisi lain secara kependudukan, pendatang ini juga masih belum langsung tercatat sebagai penduduk Kutim, tetapi mereka tetap akan mempengaruhi kondisi masyarakat di lapangan.
Kendati demikian, Politisi PKS ini tidak bisa mengatakan bahwa hal ini salah tetapi inilah konsekuensi logis bagi daerah yang terbuka bagi pendatang seperti Kutim.
“Yang tidak kalah penting pemerintah memang pada saat ini tengah melakukan program yang khusus menanggulangi kemiskinan daerah,” ucapnya.
Ardiansyah Sulaiman selaku kepala daerah merasa berkewajiban untuk menuntaskan dan menanggulangi kemiskinan di daerahnya.
Pemkab juga sudah menyiapkan program peningkatan kesejahteraan melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau itu terkait dengan penanggulangan kemiskinan, maka itu harus terkoneksi dengan apa yang sudah disiapkan oleh tim penanggulangan kemiskinan daerah,” paparnya.
