SuaraKaltim.id - Komisi III DPRD Bontang menyayangkan sikap Sekretaris Daerah yang kembali absen dalam rapat kerja penanganan banjir. Sikap itu menimbulkan kesan bahwa Pemkot tak serius mengatasi persoalan tersebut.
Atas dasar inilah Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina mempertanyakan sikap pemerintah. Padahal, pertemuan itu diyakini akan melahirkan gagasan untuk melengkapi draft Rancangan Perda terkait penanggulangan banjir.
"Kalau datang, kita bahas bareng. Hasil dari rapat ini bisa sebagai kisi-kisi dalam perumusan Raperda banjir yang diinisiasi DPRD Bontang," katanya melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu (15/12/2021).
Amir menilai, kehadiran Pemkot dinilai penting karena pihaknya membutuhkan jawaban prihal prioritas penanganan.
Baca Juga:Mobil Terpapar Air Laut, Apa yang Sebaiknya Dilakukan?
"Kecewa pasti. Kenapa agenda rapat penting ini malah tidak hadir. Padahal tujuannya mulia, agar banjir di Bontang bisa terurai," terangnya.
Senada dengan Ketua Komisi, Anggota Komisi III Abdul Malik mengatakan pembahasan Raperda penanggulangan banjir tinggal satu poin saja, yaitu pandangan terkait alokasi 10 persen APBD untuk penyelesaian banjir.
Namun, jawaban itu tidak bisa didapat lantaran Sekda Bontang tidak hadir dan dia juga sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
"Tinggal satu poin saja. Apakah pemkot bersedia komitmen untuk mengalokasikan 10 persen APBD dalam penanggulangan banjir," kata Abdul Malik.
Pertimbangan yang harus diliat alokasi sesuai dengan mandatory spending. Pendidikan 20 persen, Kesehatan 10 persen, dan alokasi lainnya.
Baca Juga:Pascabanjir di Padangsidimpuan, Warga Mulai Bersih-bersih
Jawaban kesanggupan atau tidak harusnya bisa didapat dari hasil rapat kerja yang berjalan hari ini. Tetapi, harus tertunda untuk yang kesekian kalinya karena ketidak hadiran ketua TAPD.
"Sanggup atau tidak alokasi APBD 10 persen tersebut. Kita cari jalan keluarnya secara bersama harusnya. Itulah pentingnya rapat ini," pungkasnya.
