SuaraKaltim.id - Praktik suap dan gratifikasi yang dilakukan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) disebut berkaitan erat dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di daerah dengan luas 3.333 km² tersebut. Hal ini disampaikan oleh pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin.
Pernyataan itu diperkuat dengan alasan bahwa praktik suap sangat rentan terjadi di setiap proses pembangunan. Apa lagi dengan mega proyek IKN ini.
Ia membeberkan, praktik suap itu sering terjadi dari segi lahan dalam proses pembanguan. Di mana, suap dilakukan oleh pengusaha yang ingin perizinannya dipermudah dan diberi 'jalan mulus' oleh orang-orang pemangku kepentingan.
"Disuap oleh pengusaha yang akan beli tanah dan lain-lain soal perizinannya. Bisa saja. Karena banyak permainan terkait soal itu," katanya, dikutip dari Suara.com, Jumat (14/1/2022).
AGM Tertangkap OTT Saat NgeMall di Jakarta
Sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK menangkap AGM lantaran diduga terlibat kasus suap dan gratifikasi. Ternyata, AGM ditangkap oleh KPK saat berada di sebuah mall di kawasan Jakarta, Rabu (12/1/2022) lalu. AGM ditangkap bersama enam orang lainnya. Yakni, dari ASN Pemkab PPU dan pihak swasta.
"Sejauh ini informasi yang kami terima di sebuah Mall di Jakarta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (13/1/2022) kemarin.
Sedangkan, empat orang lain baru sampai di Jakarta hari tersebut, usai ditangkap di PPU. Mereka juga dari unsur ASN Pemkab PPU dan pihak swasta.
Sehingga total keseluruhan pihak - pihak yang ditangkap berjumlah 11 orang. Mereka kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.
Baca Juga:KPK Tahan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud
Menurutnya, penyidik masih fokus mendalami kegiatan tangkap tangan dari para tersangka terkait modus dan lainnya.
"Mengenai modus, motif dan latar belakang dugaan korupsi dalam kegiatan tangkap tangan tersebut tentu saat ini dalam proses pendalaman tim KPK," tandasnya.
