facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

KPK Geledah Beberapa Kantor di Lingkungan Pemkab PPU, Ini yang Diambil

Denada S Putri Senin, 17 Januari 2022 | 18:56 WIB

KPK Geledah Beberapa Kantor di Lingkungan Pemkab PPU, Ini yang Diambil
KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Pemkab PPU. [ANTARA]

"Tiga orang dari Tim KPK berpencar ke tiga ruangan berbeda."

SuaraKaltim.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah ruangan Kantor Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU). Penggeledahan itu dilakukan usai Bupati Abdul Gafur Mas'ud (AGM) tertangkap tangan dan ditetapkan tersangka terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi.

KPK didampingi polisi bersenjata lengkap melakukan penggeledahan di sejumlah kantor Pemkab PPU. Hal itu sebagai langkah pengembangan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah setempat.

Penggeledahan di Kantor Sekretariat Daerah (Sekda) PPU dilakukan di ruang kerja bupati dan ruang kerja sekretaris daerah. Kemudian penggeledahan dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Rumah Jabatan (Rumjab) Bupati PPU yang berada di Jalan Unocal, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, juga digeledah petugas KPK. Pejabat yang diminta menjadi saksi saat KPK melakukan penggeledahan adalah Asisten II Sekretariat Daerah Ahmad Usman, Kepala Bagian Hukum dan HAM Pitono, serta Plt Kepala Satpol PP Muhtar.

Baca Juga: Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Aliran Dana Yang Diterima Rahmat Effendi

"Tiga orang dari Tim KPK berpencar ke tiga ruangan berbeda," ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda PPU, Ahmad Usman ketika dikonfirmasi, melansir dari ANTARA, Senin (17/1/2022).

"Penggeladahan yang dilakukan petugas KPK bersifat tentatif dan belum bisa dipastikan berapa hari melakukan penggeledahan itu," tambahnya.

Pemkab PPU kooperatif dengan penggeledahan yang dilakukan petugas KPK tersebut. Petugas KPK meminta sejumlah berkas, seperti Surat Keputusan (SK) Bupati dan Wakil Bupati, serta dokumen pelaksana anggaran (DPA) tiga tahun terakhir.

"Berkas yang diminta DPA tiga tahun terakhir dari dinas terkait, serta SK Bupati dan Wakil Bupati," ungkap Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara, Muhtar.

Baca Juga: Tetap Bersuara Lantang Meski Dilaporkan Balik, Ubedilah: Saya ASN Bukan Aparatur Sipil Penguasa

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait