facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

DPW PKS Kaltim Bantah Keras Edy Mulyadi Kader Partai, Sebut Dukung Pelaporan Penyebut 'Kalimantan Tempat Jin Buang Anak'

Denada S Putri Rabu, 26 Januari 2022 | 19:37 WIB

DPW PKS Kaltim Bantah Keras Edy Mulyadi Kader Partai, Sebut Dukung Pelaporan Penyebut 'Kalimantan Tempat Jin Buang Anak'
Pertemuan DPW PKS Kaltim bersama Ormas dan Elemen Masyarakat [Suara.com/Apriskian Tauda Parulian]

"Kami (PKS) mendukung upaya yang dilakuan beberapa elemen masyarakat ke jalur hukum..."

SuaraKaltim.id - Kritik Edy Mulyadi terhadap perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan memang berbuntut panjang. Hingga kini, pembahasan soal dirinya masih terus terjadi.

Ia yang merupakan mantan calon legislatif (Caleg) dan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu memang masih dikaitkan dengan partai yang berdiri sejak 20 Juli 1998. Bahkan, tuduhan adanya pembelaan dari partai tersebut tentang pernyataan kontroversial Edy Mulyadi ramai dikabarkan.

Menanggapi hal itu, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Kaltim melakukan pertemuan dengan organisasi masyarakat (Ormas) Gagak Bersatu dan beberapa elemen masyarakat lainnya. Pertemuan itu digelar Rabu (26/1/2022) tadi di salah satu kafe yang ada di Kota Tepian.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPW PKS Kaltim, Dedi Kurniadi  menegaskan, Edy Mulyadi bukan lah kader PKS. Kepada aparat kepolisian, ia meminta agar pihak kepolisian segera mengusut pihak-pihak yang membawa nama PKS dalam isu ujaran kebencian Edy Mulyadi.

Baca Juga: Buntut Kasus 'Prabowo Subianto Macan Meong', DPC Gerindra Solo Laporkan Edy Mulyadi ke Polisi

"Kami (PKS) mendukung upaya yang dilakuan beberapa elemen masyarakat ke jalur hukum. Dan seluruh pihak yang berwajib menyusut pihak yang telah sengaja mengedit dan menyebarluaskan konten dengan tujuan memprovokasi dan mengadu domba PKS dengan masyarakat," tegasnya.

Hal senada pun diungkapkan langsung oleh anggota DPRD Kaltim dari fraksi PKS, Harun Al Rsyid. Ia mengatakan, PKS secara nasional maupun daerah tidak menolak pemindahan IKN ke Kaltim. Namun, penolakan RUU IKN oleh fraksi PKS di DPR RI merupakan bentuk upaya dalam proses pengawasan jalannya demokrasi di Indonesia.

"Ini merupak demokrasi, dan masih banyak persoalan yang harus dicarikan solusinya seperti pandemi dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tapi kalau sudah disepakati kita dukung dan tetap kita awasi," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPP Gagak Bersatu Syamsudin Salim mengapresiasi apa yang telah dilakukan DPW PKS Kaltim. Menurutnya, kegaduhan yang terjadi harus segera diakhiri dan mempercayakan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan dan pernyataan sikap sejumlah elemen masyarakat Kalimantan.

"Penjelasan PKS saya rasa sudah jelas semoga masyarakat juga menerimanya. Ormas dan Parpol ini aset bangsa, siapa lagi yang menenangkan kalau bukan kita," singkatnya mengakhiri.

Baca Juga: Kritik Edy Mulyadi Tak Digubris Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak Sebut Jurnalis Senior FNN itu Penyebar Hoaks

Kontributor : Apriskian Tauda Parulian

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait