SuaraKaltim.id - Edy Mulyadi mangkir dari panggilan Bareskrim Polri pada hari ini, Jumat (28/1/2022). Akibatnya, pihak Bareskrim Polri akan melayangkan panggilan kedua kepada wartawan senior Forum News Network (FNN) tersebut.
Pihak Bareskrim Polri menyebut akan menjemput paksa jika kembali mangkir dari panggilan penyidik terkait kasus dugaan pencemaran tersebut.
Awalnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyebut Edy Mulyadi bersedia hadir memenuhi panggilan penyidik hari ini. Namun, belakangan yang bersangkutan justru tidak hadir.
"Kalau sekarang beralasan untuk menunda kehadiran ya kita kirim panggilan kedua. Nggak datang lagi, ya kita panggil ketiga dengan perintah membawa,” katanya, Jumat (28/1/2022).
Baca Juga:Polri Layangkan Panggilan Kedua Ke Edy Mulyadi, Jika Mangkir Bakal Dijemput Paksa
Ia juga membenarkan Edy Mulyadi hari ini mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Ia tak hadir dengan dalih surat panggilan yang dilayangkan oleh penyidik tidak sesuai dengan KUHAP.
Herman Kadir, kuasa hukum Edy Mulyadi pun memberika tanggapannya. Ia mengatakan, pihaknya akan meminta penyidik untuk menunda pemeriksaan.
"Alasannya pertama prosedur pemannggulan tidak sesuai dangan KUHAP. Ini kami mau memasuki surat ini dulu (permintaan penundaan pemeriksaan)," ucapnya, yang juga dikutip di hari yang sama.
Alasan kedua, mangkirnya Edy Mulyadi tak memenuhi panggilan penyidik karena berhalangan hadir. Namun, ia tak menyebut lebih detail alasan ketidakhadiran tersebut.
"Pak Edy Mulyadi tidak bisa hadir hari ini, ada halangan. Jadi kami hari ini hanya mengantarkan surat untuk penundaan pemeriksaan kepada Mabes Polri," terangnya.
Tim hukum Edy Mulyadi yang tergabung dalam Koalisi Persaudaraan & Advokasi Umat (KPAU) sebelumnya juga menyebut surat panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik kepada Edy Mulyadi tidak dijelaskan terkait ringkasan peristiwa yang menjadi dasar mengapa kliennya dipanggil untuk diperiksa. Melainkan, hanya memuat persangkaan Pasal terkait adanya dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan permusuhan berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
- 1
- 2
