Kabar Terbaru Soal IKN, Mulai Kendala Pembebasan Lahan, Sampai Kondisinya yang Dikhawatirkan

SuaraKaltim.id - Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim) memang selalu menjadi bahan perbincangan. Banyak yakin akan pilihan yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan banyak juga yang merasa khawatir dengan hal itu.

Kritik pun tak jarang keluar. Mulai dari tokoh publik, dewan, hingga pengamat. Bahkan, kritik bernada miring seperti penghinaan juga ada. Berikut, rangkuman kabar IKN di Kaltim yang terjadi hingga Senin (31/1/2022) kemarin.

1. Terkait Kendala Pembebasan Lahan di IKN, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Pastikan Pembangunan Berjalan Lancar

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung pembangunan IKN. [SuaraKalbar.co.id]

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, pasca disahkan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara ( IKN) maka progres pembangunan harus berjalan.

Untuk itu, dirinya melakukan kunjungannya ke kawasan IKN, untuk memastikan progres pembangunannya berjalan lancar.

Baca selengkapnya

2. Mabes Polri di IKN akan Dibangun, Gubernur Kaltim Isran Noor Usul Penambahan Lahan Total Seluas 33,8 Hektare?

Gubernur Kaltim Isran Noor saat diwawancarai sejumlah awak media. [ANTARA]

Lahan untuk pembangunan Markas Besar Kepolisian (Mabes Polri) di Ibu Kota Negara (IKN) diusulkan seluas 33,8 hektar.

Awalnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pembangunan akan dilakukan di lahan seluas 3,8 hektar, namun dari hasil perbincangan dengan Gubernur Kaltim Isran Noor, rencananya akan ditambah 30 hektar di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, Penajam Paser Utara (PPU).

Baca selengkapnya