KPK Ingatkan Gubernur Kaltim soal Mobil Dinas Senilai Rp8,5 Miliar

SuaraKaltim.id - Polemik mobil dinas baru Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud senilai Rp8,5 miliar masih menjadi perhatian dari sejumlah pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengaku pihaknya mengikuti isu harga mobil dinas Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud bernilai fantastis yang ramai di tengah masyarakat.

"Itu memang cukup ramai di media sosial, dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya," ujar Budi dikutip dari Antara, Jumat (27/2/2026).

Juru Bicara KPK mengimbau Rudy Mas'ud agar dalam menggunakan uang untuk belanja daerah harus berdasarkan perencanaan yang matang, dan sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Budi, KPK mengingatkan Gubernur Kaltim tersebut karena sektor pengadaan barang dan jasa sering kali menjadi salah satu area yang memungkinkan terjadinya tidak pidana korupsi.

"Pengadaan barang dan jasa ini juga sering kali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pengondisian, penyimpangan, mark-up (penggelembungan, red.) harga, downgrade specs (penurunan spesifikasi, red.), itu semuanya harus secara betul-betul kita lihat semua mekanismenya, apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya?" kata dia.

Selain itu, Budi mengatakan KPK mengingatkan agar jangan sampai kebutuhan riil adalah untuk a, namun Pemprov Kaltim kemudian membelanjakan anggaran untuk b.

Sebelumnya, Rudy Mas'ud disorot publik akibat pernyataannya bahwa pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar itu dilakukan demi menjaga marwah Kaltim.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pembelian mobil dengan spesifikasi itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengaku pihaknya sudah mengingatkan Rudy Mas'ud selaku kader terkait pernyataan soal mobil dinas tersebut.

Sarmuji mengatakan Partai Golkar meminta Gubernur Kaltim itu untuk lebih mendengarkan suara masyarakat di tengah efisiensi. (Antara)