facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Wacana Pemindahan IKN Ada Sejak Era Presiden Soekarno, Baru Terlaksana Era Jokowi, Kenapa?

Bella Senin, 21 Februari 2022 | 12:42 WIB

Wacana Pemindahan IKN Ada Sejak Era Presiden Soekarno, Baru Terlaksana Era Jokowi, Kenapa?
Ilustrasi pendanaan pembangunan IKN Nusantara. [Istimewa]

meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayai hoaks yang beredar di media sosial terkait IKN yang membuat sebagian masyarakat mencurigai kebijakan pemindahan ibu kota

SuaraKaltim.id - Sejak pemerintah resmi mengumumkan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) resmi akan pindah di Kalimantan Timur (Kaltim) banyak muncul spekulasi hoaks di kalangan masyarakat.

Padahal, menurut Wakil Ketua DPD, Mahyudin, wacana pemindahan IKN sudah ada sejak era Presiden Soekarno dilanjutkan pada era Soeharto, dan pemerintahan SBY.

"Akan tetapi, wacana tersebut baru dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dengan berbagai pertimbangan," terangnya, saat menjadi narasumber Forum Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Forum Ukhuwah Islamiah Kutai Timur, Kalimantan Timur, Minggu (20/2/2022).

Adapun menurutnya, beberapa pertimbangan dipilihnya lokasi IKN di Kalimantan Timur antara lain, karena penduduk setempatnya yang terbukti selama ini ramah dan menerima pendatang dengan baik, letak geografis yang berhubungan dengan lingkungan, pertahanan keamanan, dan jalur distribusi ekonomi.

Baca Juga: Resmi Dilantik Jokowi, Andi Widjajanto Jabat Gubernur Lemhanas, Arief Prasetyo Adi jadi Kepala Badan Pangan Nasional

Wakil rakyat asal Kaltim itu juga berharap agar keberadaan IKN ini menjadi peluang bagi penduduk Kalimantan Timur saat ini untuk ikut berpartisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya, bahkan mengambil peran penting di tingkat nasional nantinya.

"Sebagai penduduk yang wilayahnya menjadi ibu kota negara, maka sudah sewajarnya penduduk Kalimantan Timur bisa berperan aktif, bahkan berperan dalam lingkup nasional, sebagai menteri dan jabatan lainnya,” kata dia.

Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada masyarakat untuk tidak mempercayai hoaks yang beredar di media sosial terkait IKN yang membuat sebagian masyarakat mencurigai kebijakan pemindahan ibu kota untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Ada sebagian masyarakat yang termakan hoaks, mengira jangan-jangan IKN untuk menguntungkan kelompok tertentu saja. Padahal, pemindahan IKN itu untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk masa depan dan peradaban Indonesia ke depan yang lebih maju dan sejahtera,” katanya.
ANTARA

Baca Juga: Survei Kinerja Jokowi: Ketidakpuasan Tertinggi Ada di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait