SuaraKaltim.id - Perkembangan kabar terkait Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim memang selalu menjadi perhatian publik. Mulai dari banyak tokoh di Bumi Mulawarman yang mendukung perpindahan IKN Nusantara, sampai soal perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Jakarta ke Kaltim.
Tak hanya itu, soal pemekaran di Penajam Paser Utara (PPU) yang terjadi di Sepaku juga ramai dibahas. Dikabarkan banyak warga yang meminta hal itu dilakukan.
Soal produksi padi dan batas wilayah Benua Etam juga menjadi sorotan publik. Berikut 7 kabar terbaru soal IKN Nusantara yang dirangkum:
1. Karena IKN Nusantara, Pemerintahan Presiden Jokowi Disebut Ketua FKDM Kukar Muhidin Peduli Kesetaraan Pembangunan
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim), terus mendapat respon positif dari para tokoh di Benua Etam. Salah satunya Muhidin, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Baginya, pemindahan IKN yang sudah ditetapkan melaui UU Nomor 3/2020 Tentang IKN adalah wujud nyata dari keseriusan pemerintah. Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki kepedulian terhadap kesetaraan pembangunan di wilayah luar Jawa.
2. Akibat IKN Nusantara, PPU Punya Kecamatan yang Sedikit, Masyarakat Minta Sepaku Dimekarkan, Sodikin: Menunggu Jawaban
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) belum bisa melakukan pemekaran kecamatan karena masih menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat.
Baca Juga:Bappenas Ungkap Jumlah Penduduk IKN Nusantara akan Mencapai 1,9 Juta Orang di Tahun 2045
Hal itu lantaran Kecamatan Sepaku masuk wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara atau Pusat Pemerintahan Indonesia yang baru. Sehingga, ada desakan dari warga agar segera ada pemekaran kecamatan Sepaku.
3. Produksi Padi di Bumi Mulawarman pada 2021 Diperkirakan Turun 6,77 Persen, Terjadi di 3 Daerah Termasuk IKN Nusantara
Produksi padi di Bumi Mulawarman pada 2021 diperkirakan turun 6,77 persen ketimbang tahun sebelumnya. Yakni, dari 262.434,52 ton gabah kering giling (GKG) pada 2020 menjadi 244.677,96 ton GKG tahun 2021.
Penurunan sebesar 6,77 persen atau sekitar 17.756,56 ton GKG terjadi akibat menurunnya luas tanam sebesar 9,92 persen di Benua Etam. Hal itu disampaikan Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim Marinda Dama Prianto
4. Persoalan Batas Wilayah Menghantui Kaltim, Pemprov Rencana Tuntaskan Masalah itu Jelang Pembangunan IKN Nusantara
Pemprov Kaltim berencana menuntaskan sejumlah persoalan batas wilayah dengan sejumlah provinsi lain. Hal itu dilakukan menjelang pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Kaltim Riza Indra Riadi, permasalan batas daerah dan khususnya antar provinsi harus segera dituntaskan. Mengingat luas Kaltim saat ini tercatat 127.346,94 km persegi, yang berbatasan langsung dengan seluruh provinsi di Pulau Kalimantan.
5. Perpindahan Penduduk ke IKN Nusantara Bakal Terjadi, Staf Ahli Menteri PPN Velix Vernando Beberkan Jumlahnya
Perpindahan penduduk ke Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim disebut bakal terjadi. Sedikitnya ada 1,9 juta orang yang akan menjadi warga IKN Nusantara.
Hal itu dibeberkan oleh Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasionl (PPN)/Bappenas Velix Vernando Wanggai. Ia menyebut, penambahan jumlah penduduk itu bakal terjadi secara bertahap.
6. Terkuak! Desa Telemow di Sepaku Disebut Rawan Bencana Longsor, Apa Kabar IKN Nusantara Nanti?
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyebutkan, sebagian wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yakni Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, rawan potensi bencana tanah longsor.
"Wilayah Desa Telemow berpotensi bencana longsor tinggi," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD PPU, Nurlaila, melansir dari ANTARA, Kamis (3/3/2022).
7. Kementerian PANRB 'Memaksa' ASN Harus Siap Pindah ke IKN Nusantara, Tjahjo Kumolo: Hukumnya adalah Wajib
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini bekerja pada kementerian harus siap pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal itu disampaikan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo. Ia menanggapi banyaknya informasi yang beredar bahwa ASN enggan pindah ke IKN Nusantara untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM).