SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU)minta bantuan dana pembangunan infrastruktur kepada Pemerintah Pusat. Hal itu untuk menyongsong Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang direncanakan pindah mulai 2024 nanti.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati PPU Hamdam Pongrewa mengatakan, pemkab mengajukan anggaran untuk membangun infrastruktur dasar, seiring dengan pemindahan IKN ke daerah itu.
Ia melanjutkan, bantuan anggaran yang diajukan kepada pemerintah pusat tersebut, telah dilengkapi dengan data-data administrasi yang tersusun secara sistematis.
"Harus tersusun rapi kalau mengajukan bantuan anggaran, kalau tidak rapi pemerintah pusat tidak akan percaya kepada pemerintah kabupaten," ujarnya, melansir dari ANTARA, Rabu (23/3/2022).
Baca Juga:Tok! Menko Luhut Tanda Tangan MoU Bersama Singapura, Ajakan Soal Pendanaan IKN Deal?
Ia mengharapkan usulan tersebut diakomodasi oleh pemerintah pusat agar melakukan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah PPU. Katanya, Pemkab PPU terus menggenjot pembangunan infrastruktur agar tidak tertinggal dengan pembangunan IKN Nusantara yang ada di Kecamatan Sepaku.
Anggaran yang diajukan Pemkab PPU kepada pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur tersebut lebih kurang Rp 700 miliar. Pengajuan anggaran melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022 tersebut, katanya, telah disampaikan kepada pemerintah pusat pada pekan kedua Maret 2022.
"Kami sudah ajukan usulan bantuan melalui DAK itu dua pekan lalu kepada pemerintah pusat dan kami berharap diakomodir," ucapnya.
DAK lebih kurang Rp700 miliar, jelas Hamdam Pongrewa, antara lain untuk lanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sepaku, infrastruktur jalan, dan air bersih.
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menginginkan kesetaraan pembangunan infrastruktur antara wilayah Kecamatan Sepaku yang menjadi lokasi IKN Nusantara dengan kabupaten setempat.
Baca Juga:Pemerintah Naikkan PPN Jadi 11 Persen Mulai April, Pengamat Singgung Proyek IKN
