SuaraKaltim.id - Pengamat politik Universitas Syiah Kuala, Saifuddin Bantasyam menyebut bukan penundaan Pemilu 2024 yang harus terjadi dan diinginkan rakyat, tapi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang seharusnya bisa ditunda.
Hal itu ia sampaikan belum lama ini. Ia bahkan mengatakan, rakyat lebih ingin kesejahteraan dan perekonomian yang membaik dan bisa mereka rasakan.
“Bukan Pemilu ditunda, tetapi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang harus ditunda,” ungkapnya, melansir dari makassarterkini.id--Jaringan Suara.com, Jumat (25/3/2022).
Ia melanjutkan, pembangunan IKN bukanlah kebutuhan yang mendesak yang dirasakan masyarakat Indonesia. Sebab baginya, saat ini Bumi Pertiwi sedang bergelut soal masalah ekonomi dan kesehatan.
Baca Juga:Tak Mau Kalah Dari IKN Soal Infrastruktur, Pemkab PPU Minta Bantuan ke Pemerintah Pusat
“Pembangunan ibu kota baru itu juga menghabiskan dana lebih dari Rp 400 triliun,” sebutnya.
Oleh karena itu, ia kembali menegaskan bahwa seharusnya isu penundaan pemilu tak pernah muncul. Bahkan seharusnya, tak bergulir sepanjang ini.
Lebih lanjut dikatakan olehnya, konstitusi telah mengatur pesta demokrasi yang mana itu adalah Pemilu berlangsung lima tahun sekali.
Baginya, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan penundaan pemilu terlebih lagi dengan perpanjangan masa jabatan. Bahkan, menurut Saifuddin, survei menunjukkan hasil bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya penundaan Pemilu.
“Ide itu (penundaan Pemilu 2024) merupakan ide liar dan bersifat main-main,” tandasnya.
Baca Juga:Ajak Dosen Fahutan se-Indonesia Diskusi, Pemerintah Usaha Wujudkan IKN Menuju Hutan Alam Tropika
