SuaraKaltim.id - Pemerintah pusat diharapkan membangun infrastruktur secara merata di daerah penyangga ibu kota negara (IKN) baru Indonesia bernama Nusantara. IKN Nusantara sendiri ditetapkan di sebagian wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian Kutai Kartanegara (Kukar).
Untuk diketahui pula, sejumlah tokoh kedaerahan telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ketua Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) PPU Anthonius, pertemuan itu dilakukan saat Presiden Jokowi dan rombongan berkemah di kawasan titik nol IKN Nusantara pada Maret kemarin.
Ia melanjutkan, pada pertemuan itu disampaikan beberapa keluhan, salah satunya agar pemerintah pusat memperhatikan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah penyangga IKN Nusantara. Ia menegaskan, dukungan pemerintah pusat sangat diperlukan agar pembangunan daerah penyangga tidak tertinggal jauh dengan pembangunan IKN Nusantara.
"Pemindahan ibu kota negara bisa bawa perubahan besar di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lainnya," ujarnya, melansir dari ANTARA, Kamis (19/5/2022).
Baca Juga:Heboh Isu Dana Haji Digunakan Untuk Bangun IKN, Menag Yaqut: Itu Tidak Benar
"Kami minta agar pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata, khususnya di daerah penyangga IKN Nusantara," tambahnya.
Ia menegaskan, pemindahan ibu kota negara harus memberikan banyak dampak positif. Yakni, pembangunan di daerah penyangga agar tidak terjadi kesenjangan.
Pembangunan IKN Indonesia baru di wilayah Bumi Mulawarman diharapkan tidak terjadi ketimpangan di daerah penyangga. Terutama pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
"Infrastruktur di Kabupaten Penajam Paser Utara banyak yang sudah tidak lagi berfungsi maksimal dalam mendukung aktifitas masyarakat," jelasnya.
Lebih lanjut, peningkatan sumber daya manusia (SDM) juga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat agar masyarakat lokal memiliki keahlian dan mampu bersaing dengan SDM dari luar daerah seiring pemindahan ibu kota negara.
Baca Juga:Bantah Dana Haji untuk IKN Nusantara, Menag Yaqut: Pemerintah Justru Beri Subsidi
"Pemberdayaan masyarakat lokal sebagai tuan rumah harus jadi perhatian, jadi tidak kalah bersaing dengan warga pendatang dengan pindahnya ibu kota negara," tandasnya.
