Tindak Lanjuti Tuntutan Sopir Truk, SPBU di Penajam Dilarang Layani Isi Solar Lebihi Kapasitas Tangki

Setiap SPBU diberikan edaran agar tidak melayani pembelian solar subsidi lebih dari kapasitas tangki kendaraan

Bella
Jum'at, 19 Agustus 2022 | 19:33 WIB
Tindak Lanjuti Tuntutan Sopir Truk, SPBU di Penajam Dilarang Layani Isi Solar Lebihi Kapasitas Tangki
Unjuk rasa damai menyuarakan kelangkaan solar subsidi yang digelar beberapa waktu lalu (Kamis, 11/8/ 2022) (ANTARA/Novi Abdi-Bagus Purwa)

SuaraKaltim.id - Merespon tuntutan sopir truk yang meminta untuk segera menangani permasalahan pengantri Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada aksi unjuk rasa damai yang digelar beberapa waktu lalu, Pemerintah Kabupaten Penjam Paser Utara menerbitkan surat edaran.

Surat edaran tersebut diberikan kepada seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Melalui surat edaran tersebut, SPBU di Penajam diminta tidak melayani pengisian solar subsidi melebihi kapasitas tangki kendaraan sebagai upaya antisipasi pelaku pembelian BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi berulang kali.

"Setiap SPBU diberikan edaran agar tidak melayani pembelian solar subsidi lebih dari kapasitas tangki kendaraan," kata Pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam Pongrewa di Penajam, Jumat.

Kuota solar subsidi di daerah berjuluk "Benuo Taka" itu disalurkan melalui SPBU Nipah-Nipah, Babulu, Sotek dan SPBU ITCI, sedangkan untuk nelayan disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Api-Api.

Pemerintah kabupaten berupaya mencari formulasi dan strategi jelas dia, untuk menekan pelaku yang memanfaatkan BBM bersubsidi untuk dijual kembali.

Disinyalir naiknya harga BBM jenis dexlite juga mengakibatkan banyak pengguna BBM beralih menggunakan solar subsidi.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berharap PT Pertamina (Persero) segera menerapkan penggunaan kartu bahan bakar (fuel card) untuk pembelian BBM bersubsidi di daerah itu.

Penerapan kartu bahan bakar atau kartu armada yang digunakan sebagai kartu pembayaran tersebut dapat mengendalikan pembelian BBM bersubsidi.

Kartu bahan bakar untuk pembelian BBM bersubsidi khususnya untuk jenis solar sangat diperlukan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Penerapan 'fuel card' terutama untuk solar subsidi sangat dibutuhkan agar penyaluran tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak," kata Hamdam Pongrewa.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mendukung PT Pertamina (Persero) menerbitkan kartu kendali pembelian BBM bersubsidi yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten setempat dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). (Antara)

Baca Juga:Luhut Indikasikan Presiden Jokowi Akan Umumkan Kenaikan Harga Pertalite dan Solar dalam Waktu Dekat

News

Terkini

Dalam video yang diunggah di akun @viral62com, Jeje tengah duduk bersama Bryan Domani.

Lifestyle | 07:00 WIB

Petani itu dari 50 tahun tidak beranjak kesejahteraannya. Kita ingin petani mengurus pertanian saja, tidak perlu mengurus harga. Kita akan atur itu sehingga Rp100 triliun

News | 18:33 WIB

Korban hilang setelah terseret arus saat berenang di Pantai Lhoknga

News | 17:24 WIB

Udah kere beraninya keroyokan mana sama Orang Tua

News | 16:48 WIB

Tentu kita kecewa dengan hasil ini, karena kita ingin menang, tapi kekalahan memang bisa terjadi dalam pertandingan

News | 13:08 WIB

Larva atau maggot dari lalat hitam jadi bahan utama produksi pelet ikan (pakan ikan)

News | 11:39 WIB

Koordinator CS Hasbi mengatakan, pihak RSUD Taman Husada sudah membayarkan kewajiban mereka.

News | 09:00 WIB

Setiap bulan, ujarnya, harga komoditas tepung terigu terus melambung tinggi.

News | 08:30 WIB

Keterangan awal didapat dari ayah korban. Ayah korban saat itu berada di rumahnya.

News | 08:00 WIB

Aji Erlynyawati mengatakan, alokasi dana BLT itu berdasarkan arahan Menteri Keuangan.

News | 07:30 WIB

Terlihat di video, ada suara seorang wanita yang memanggil para emak-emak untuk naik ke atas panggung buat berjoget.

News | 07:00 WIB

Tingkat kelembapan di Kaltim dimulai dari angka 60 sampai 100 persen.

News | 06:00 WIB

"Karena pandemi Covid-19 masih ditetapkan pemerintah sampai saat ini, bahkan semua kabupaten/kota di Kalsel masih status PPKM level 1," ujar Diauddin.

| 03:20 WIB
Tampilkan lebih banyak