SuaraKaltim.id - Aliansi Masyarakat Kaltim Membara terlihat memadati area depan Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (6/9/2022). Massa aksi dari berbagai perguruan tinggi tampak hadir.
Ratusan massa itu berkumpul sampaikan tuntutannya. Demonstrasi kali ini berkaitan dengan aksi penolakan terhadap kenaikan harga BBM di Indonesia.
Sejumlah tuntutan dibawa oleh Aliansi Masyarakat Kaltim Membara. Di antaranya, mendorong payung hukum yang jelas terhadap penggunaan BBM bersubsidi, mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsid, mendesak pemerintah memberantas mafia migas dan tambang, dan menjaga stabilitas harga bahan pokok.
Humas aksi, Sayid Ferhat menjelaskan, aksi hari ini dilatar belakangi dengan penolakan atas kenaikan harga BBM subsidi. Massa aksi kali ini dengan tegas kompak menyatakan sikap menolak hal tersebut.
Sebab dampak buruk terjadi. Terutama dalam hal inflasi dan memengaruhi harga bahan pokok dan penting.
“Kami juga minta diperjelas payung hukum subsidi BBM. Kenapa? Sama sekali tidak ada filter dan oknum-oknum di SPBU pun menjadi pemain dari BBM,” ungkapnya, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com di hari yang sama.
Pihaknya juga menyoroti banyaknya masyarakat Kaltim yang kesulitan akibat langkanya pasokan BBM. Pihaknya turut menilai banyak mafia-mafia migas dan oknum tak bertanggung jawab terkait BBM pertalite, pertamax, hingga solar.
Hingga pukul 14:54 Wita, berdasarkan pantauan jaringan media ini, demo masih berlangsung dan aparat kepolisian berada di dalam area Kantor Gubernur Kaltim.
Baca Juga:Kapan BLT BBM Dibayarkan? Warga Bandung Diharap Bersabar
