“Kalau ada kemampuan keuangan, kami mampu, saya akan menjadi orang pertama yang setuju untuk menaikkan. Mungkinkan kami tiap tahun menaikkan sedikit dengan cara efisiensi dan penataan kepegawaian yang akuntanbel,” janji dia.
Dia menyebut, Pemkot Samarinda juga akan mendata jumlah guru Samarinda, baik yang berstatus ASN maupun non ASN terkait pemberian TPP dan insentif agar tidak dobel.
Selain itu, Andi Harun juga melarang sekolah untuk mengangkat guru honorer secara sepihak. Tanpa koordinasi dengan Pemkot-DPRD Samarinda.
Baca Juga:Tak Ambil Gaji Saat Jadi Dosen Tamu UGM, Prilly Latuconsina Dapat Pengalaman Baru
