Kasus Korupsi Dana Hibah Terungkap di Bontang, Modusnya Kursus Salon Excel

Kasus itu terungkap setelah 8 tahun.

Denada S Putri
Kamis, 24 November 2022 | 12:30 WIB
Kasus Korupsi Dana Hibah Terungkap di Bontang, Modusnya Kursus Salon Excel
Tersangka MH dibui karena kasus narkoba. [KlikKaltim.com]

SuaraKaltim.id - Polres Bontang mengungkap kasus korupsi dana hibah bantuan keuangan Provinsi Kaltim tahun anggaran 2014. Kasus yang mulai disidik 2 tahun lalu ini sudah menetapkan 1 orang tersangka, pemilik Salon Excel inisial MH (45). 

Kasus ini terungkap setelah penyidik polisi menerima laporan dari warga. Dana hibah yang digelontorkan Pemrov Kaltim Rp 500 juta itu seharusnya untuk pelatihan ke masyarakat.

Setelah dana cair, alih-alih gratis penyelenggara memungut uang pendaftaran untuk kegiatan itu. Bukan itu saja, penyidik juga mendapati laporan kegiatan fiktif.

"Mereka ini sering gelar pelatihan berbayar. Saat dana cair kegiatan rutin itu diklaim sebagai pelatihan yang dibiayai Pemprov," ungkap Kasat Reskrim Polres Bontang, Iptu Bonar Hutapea, melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Kamis (24/11/2022). 

Baca Juga:Mantan Direktur PT KNT Tersangka Korupsi Penjualan Pakan Ternak, Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap

Penyidik juga mengamankan barang bukti berupa aset mobil, barang-barang salon, dokumen laporan pertanggung jawaban fiktif yang dibuat untuk memuluskan praktik korupsi.

Kepada polisi, tersangka juga mengakui rasuah ini. Ia juga menyebutkan untuk mendukung aksinya, dibantu sejumlah rekan. Salah satunya, Yuwansa yang berperan sebagai calo anggaran. Saat ini statusnya masuk dalam DPO. 

"Kerugian negara mencapai Rp 300 juta," katanya. 

Dilanjutkan Bonar, selain dari pada calo dan tersangka. Peran tiga perempuan yang menjadi DPO juga turut mendukung aksi korupsi dana hibah tersebut. 

Saat ini tersangka MH sudah berada di Mako Polres Bontang untuk menjalani proses hukum. Terhadap tersangka polisi menjerat pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Baca Juga:KPK Buka Penyelidikan Baru Kasus Bansos di Kemensos, Pengembangan Perkara Korupsi Eks Mensos Juliari

"Ancaman maksimal 15 tahun penjara," pungkasnya.

News

Terkini

Hal itu ditetapkan dalam Pengumuman Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 561 / 11854 / 2187-IV / B.Kesra

News | 17:00 WIB

Andi Faiz menyayangkan keputusan pemerintah atas pengadaan mobil dinas baru itu.

News | 16:30 WIB

Tampak pelaku dengan menggunakan logat bahasa Sumatera sempat menggertak petugas.

News | 16:00 WIB

LBH Samarinda melaporkan praktek tambang ilegal. Tapi laporan sering tidak berprogres.

News | 15:43 WIB

Minimal kenaikan UMK dari 6-10 persen.

News | 14:45 WIB

Meski mencekam, warga terlihat menengadahkan kedua tangannya ke atas sembari menunggu kiriman bantuan.

News | 14:30 WIB

Untuk diketahui untuk seluruh kontingen kurang lebih hampir 10 ribu orang yang hadir.

News | 08:00 WIB

Merangkum nilai anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas di APBD-Perubahan 2022, ternyata ada sebesar hampir Rp 10 miliar.

News | 07:30 WIB

Tampak dari sekujur tubuh balita itu tampak memutih diduga akibat terkena debu bangunan yang runtuh.

News | 07:00 WIB

Kode redeem FF yang asli biasanya terdiri dari 12 karakter gabungan antara angka dan huruf.

News | 06:30 WIB

Kelembapan di Kaltim 65-100 persen.

News | 06:00 WIB

Aksi ekstrem emak-emak ngebut di jalan raya itu direkam pengendara lain dengan menggunakan gawainya.

News | 19:15 WIB

Kendati demikian, pengoperasian City Mall Bontang tetap harus dibuka.

News | 19:00 WIB

Menurutnya, Kecamatan Balikpapan Barat tidak terlalu prioritas atau mendesak untuk dibangunkan rumah sakit.

News | 18:45 WIB
Tampilkan lebih banyak