Dia menyebut, pemerintah juga harus memerhatikan perubahan program dari penggunaan fuel card hingga ke barcode. Menurutnya, hal tersebut sangatlah menyusahkan supir-supir yang mengendarai kendaraan besar.
Dia berharap, gabungan pengusaha transportasi yang membawahi 66 perusahaan JPT bisa mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya mengenai BBM. Lieliek mengatakan, eksistensi sektor logistik sangatlah krusial.
"Jangan sampai kuota yang sudah ditambahkan ini akan salah sasaran kembali," tutup Lieliek.
Baca Juga:Ini Daftar Lengkap Kenaikan UMK di 10 Kabupaten Kaltim untuk 2024
