Dalam putusan ini, ada satu hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.
Adapun putusan tersebut menjawab gugatan dari 13 kepala daerah yang merasa dirugikan karena masa jabatannya terpotong satu tahun karena pilkada serentak. Oleh karena itu, mereka meminta supaya pilkada untuk 270 daerah itu baru digelar pada Desember 2025.
Sementara itu, pilkada yang bakal dihelat pada 2024, mereka minta khusus diperuntukkan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya sudah habis pada 2022-2023.
Adapun 13 orang kepala daerah yang terdaftar di dalam gugatan ini, yaitu Al Haris Gubernur Jambi; Mahyedi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar); Agus Istiqlal Bupati Pesisir Barat; Simon Nahak Bupati Malaka; Arif Sugiyanto Bupati Kebumen; dan Sanusi Bupati Malang.
Baca Juga:Sering Dinas Luar Kota, Wali Kota Bontang: Harus Keluar untuk Mendapat Rezeki
