SuaraKaltim.id - Wali Kota Bontang Basri Rase memastikan proses mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) berlangsung adil dan tidak memprioritaskan kelompok tertentu.
Pernyataan ini sekaligus mengklarifikasi hasil temuan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bontang terkait mutasi pegawai yang dinilai hanya memprioritaskan kelompok sekolah kedinasan.
Basri menyebut selama ini proses mutasi ASN melibatkan Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) serta asisten.
Basri menuturkan, proses seleksi untuk pengisian pejabat dilakukan secara transparan dan tak membeda-bedakan kelompok tertentu. Pun ia menyerahkan seluruh proses sesuai aturan.
Baca Juga:Bawaslu Samarinda Tegaskan Netralitas ASN Menjelang Pilkada 2024
"Tidak benar itu kalau ada prioritas satu kelompok. Kita berlaku adil. Kan ada timnya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat)," ucap Basri, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Selasa (21/05/2024).
"Prosesnya sesuai aturan dan transparan. Semua masukan DPRD Bontang akan dijalankan," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Bontang memberi catatan terhadap mutasi jabatan yang disinyalir hanya memprioritaskan lulusan tertentu.
Di dalam laporan setebal 26 halaman, Ketua Pansus Rusli menyebutkan, agar pemerintah tak mengistimewakan alumni sekolah kejuruan untuk mengisi jabatan tertentu di internal Pemkot Bontang.
"Ini banyak aduan dari ASN. Kesulitan dalam jenjang kariernya. Karena saat mutasi Pemkot dinilai tebang pilih hanya mengutamakan lulusan tertentu. Semisal IPDN," ucap Rusli.
Baca Juga:Melawan KPU, Basri-Chusnul Gugat 3 Hal ke Bawaslu Bontang
