Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa MPR memiliki wewenang untuk melantik presiden dan/atau wakil presiden.
Kemudian bunyi pasal 3 Ayat (3) menyebutkan bahwa MPR berwenang memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
