SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memperkuat koordinasi dalam rangka menekan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi 0 persen.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim Noviari Noor, usai Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan daerah di Sangatta, Senin (05/08/2024) kemarin.
“Kami perlu kerjasama dengan seluruh pihak untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di tahun 2024, kami targetkan 0 persen,” ucapnya, disadur dari ANTARA, Selasa (06/08/2024).
Ia mengatakan, pada pertengahan tahun 2024 angka kemiskinan ekstrem di Kutim telah mencapai 0,3 persen. Dengan rakor penanggulangan kemiskinan, pada bulan Desember target angka kemiskinan ekstrem dapat terwujud.
Baca Juga:KPU Kutim Gandeng Media Massa untuk Sosialisasikan Pilkada 2024
Menurutnya, Bappeda Kutim bekerjasama dengan Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disnakertrans), Badan Pusat Statistik (BPS) Kutim serta pihak swasta yang ada di Kutim untuk menekan angka tersebut.
Noviari mengungkapkan pentingnya pembaruan dan validasi data masyarakat, untuk melihat angka riil di lapangan terkait kemiskinan ekstrem.
“Validasi dan verifikasi data itu penting, bisa jadi yang dikatakan miskin itu tidak miskin. Mulai awal tahun telah dijalankan Dinsos Kutim,” katanya.
Dia menuturkan, hasil Rakor penanggulangan kemiskinan Kutim akan dibawa ke tingkat provinsi. Untuk melaporkan dan bersama-sama menekan angka kemiskinan ekstrem di Kaltim.
Noviari menyebutkan bahwa Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kutim Budi Mulia sebagai leading sektor memverifikasi data kemiskinan ekstrem tertinggi di dua kecamatan di Kutim.
Baca Juga:Satpol PP Kutim Siapkan Anggaran dan Seragam Satlinmas untuk Pilkada 2024
“Berdasarkan data di Kutim ada 5.000 warga miskin ekstrem, yang terbanyak berada di Kecamatan Muara Ancalong dengan 500 KK dan Kecamatan Muara Bengkal dengan 400 KK,” tuturnya.
Noviari menegaskan bahwa Dinsos Kutim bekerjasama dengan pemerintah desa dan kecamatan, untuk mendata dengan valid jumlah masyarakat miskin ekstrem.
