SuaraKaltim.id - Peran program pemerintah dalam mengendalikan masyarakat miskin Kota Bontang dipertanyakan dewannya. Ketua Komisi A DPRD Bontang Heri Keswanto menilai, penanganan kemiskinan ekstrem di Bontang harus dievaluasi.
Baru-baru ini dirinya dikejutkan ada 149 jiwa dari 42 Kepala Keluarga (KK) masuk kategori miskin ekstrem. Padahal Bontang ini merupakan kota industri.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang ada kesalahan dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Apalagi, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nilainya Rp 3,3 triliun pada 2024 ini.
"Sangat miris. Bahkan mereka kategori miskin ekstrem berpendapatan dibawah Rp 11 ribu. Ada yang salah dalam manajemen Anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat," ucap Heri Keswanto, dikutip dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Kamis (19/12/2024).
Baca Juga:Usai Pelantikan PAW, Anggota DPRD Bontang Jalani Tes Urine, Apa Hasilnya?
Lebih lanjut, Heri Keswanto meminta Pemkot Bontang untuk menjalankan program pengetasan kemiskinan pada 2025 nanti. Jumlah 149 jiwa ini tidak bisa dianggap enteng. Karena sebagai struktur negara sudah menjadi tugas memberikan perhatian.
Semisal memberikan kepastian bantuan sosial. Mulai dari penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) memadai serta memfasilitasi masuk ke dunia kerja.
Isu ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi Wali Kota Bontang yang baru yaitu Neni Moerniaeni dan wakilnya Agus Haris.
"Kemarin Pemkot sebut ada program bantuan pemberian pangan. Tapi menurut saya itu kurang. Harus lebih dalam lagi intervensinya," sebutnya.
Baca Juga:Kebijakan Tambahan 100 Kursi, Tiket Kapal Pelni Bontang Juga Terjual Cepat
