SuaraKaltim.id - Mahasiswa Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kaltim pada Senin (24/02/2025) kemarin. Aksi jilid kedua ini mengusung tagar #IndonesiaGelap sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah saat ini.
Berbeda dari aksi sebelumnya, kali ini mahasiswa membawa empat tuntutan utama. Pertama, mereka mendesak pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Kedua, mereka mengkritik program makan bergizi gratis yang dinilai tidak merata serta memiliki alokasi anggaran yang tidak efisien.
Tuntutan ketiga adalah pengusutan kasus pembunuhan masyarakat adat di Muara Kate, Kabupaten Paser. Selain itu, mereka juga meminta kejelasan atas janji kampanye gubernur dan wakil gubernur Kaltim terpilih.
"Instruksi Presiden ini harus dicabut. Mengapa? Karena dengan adanya kebijakan ini, anggaran pendidikan bisa dipangkas. Kita harus memahami bahwa pendidikan adalah investasi masa depan bangsa," ujar Humas Aliansi Mahakam, Andi Mauliana Muzakir, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Selasa (25/02/2025).
Baca Juga:Di Tengah Efisiensi Anggaran, Pemkab PPU Utamakan Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur IKN
Aksi jilid kedua ini mengusung tagar #IndonesiaGelap sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah saat ini.
Mahasiswa juga menyoroti janji kampanye "Gratis Pol" yang hingga kini masih belum jelas realisasinya.
![Aksi Mahasiswa di DPRD Kaltim. [kaltimtoday.co]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/25/30253-aksi-mahasiswa-di-dprd-kaltim-kaltimtodayco.jpg)
Dengan potensi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) akibat pemangkasan anggaran pendidikan, mereka mempertanyakan apakah program ini benar-benar dapat diwujudkan.
"Saat ini, kampus memang tidak lagi mengelola tambang setelah UU Minerba disahkan. Namun, terdapat celah dalam pasal-pasalnya yang memungkinkan kampus tetap terlibat dalam industri tambang. Ini adalah efek domino yang perlu diperhatikan," lanjut Andi.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kebijakan ini hingga tuntas dan memastikan aspirasi mereka didengar oleh DPRD Kaltim serta diteruskan ke pemerintah pusat.
"Kami akan terus mengawal ini. Jika dalam satu atau dua minggu tidak ada kejelasan dari DPRD, kami akan turun lagi ke jalan dengan massa yang lebih besar," tuturnya.
Baca Juga:Penerimaan Pajak Kaltim-Kaltara Naik 23,4 Persen, PPh Non Migas Jadi Kontributor Terbesar
