“Sebagai pemimpin, pernyataan Gubernur seharusnya bisa menjadi penenang, bukan justru menambah keraguan.”
“Ketika masyarakat mengeluh dan merasa ada yang nggak beres, lalu dibalas dengan pernyataan bahwa ‘semua sudah sesuai standar’, tapi tanpa penjelasan teknis atau langkah investigasi yang terbuka, itu bisa bikin publik makin nggak percaya,” jelasnya.
Menurutnya, instansi yang terlibat seharusnya tidak hanya memberikan klarifikasi sepihak, melainkan juga membuka ruang dialog yang inklusif.
Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut mesin kendaraan, tetapi juga menyangkut rasa aman dan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
Baca Juga:Larangan Pertamini dan BBM Eceran di Samarinda: Proses Penertiban Terhambat Administrasi
“Jadi menurut saya, pendekatan komunikasi mereka perlu dibenahi. Harus lebih transparan, empatik, dan responsif,” tegasnya.
Dari sisi komunikasi, Silviana mengingatkan bahwa ketika pernyataan resmi tidak mampu menjawab kekhawatiran masyarakat, hal itu dapat mengikis kredibilitas pihak berwenang.
“Bukan karena niat buruk, tapi karena kesenjangan antara pernyataan resmi dan pengalaman warga yang nyata,” lanjutnya.
Ia menambahkan, persepsi publik menjadi elemen penting dalam komunikasi pemerintahan.
Langkah pengecekan ke SPBU oleh pihak berwenang memang patut diapresiasi sebagai bentuk respons, namun jika tidak dibarengi dengan komunikasi yang terbuka dan penuh empati, maka kepercayaan masyarakat tetap bisa goyah.
“Bukan cuma sekadar menyampaikan pernyataan resmi, tapi juga membangun kepercayaan lewat keterbukaan data, investigasi independen kalau perlu, dan pelibatan masyarakat dalam proses pencarian solusi,” pungkasnya.
Baca Juga:Apakah Toyota Hilux Rangga Irit Bahan Bakar? Ini Penjelasan Konsumsi BBM-nya!
Kontributor: Giovanni Gilbert
