"Jika masih ada keluhan, masyarakat bisa langsung ke SPBU. Lalu melampirkan bukti beserta lokasi SPBU tempat mengisi agar kami bisa melakukan tracing," tambahnya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Silviana menilai bahwa pemerintah dan pihak terkait perlu menyampaikan informasi secara lebih terbuka dan lugas kepada masyarakat.
Menurutnya, sebagai pihak yang memiliki otoritas, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan dan merespons keluhan publik secara serius.
“Intinya, komunikasi dua arah itu kunci. Dengan begitu, kepercayaan publik bisa tetap terjaga,” katanya.
Silviana menekankan pentingnya penerapan manajemen komunikasi krisis secara tepat.
Baca Juga:Larangan Pertamini dan BBM Eceran di Samarinda: Proses Penertiban Terhambat Administrasi
Ia menilai respons yang diberikan oleh otoritas saat ini masih bersifat defensif dan belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran masyarakat.
“Sebagai pemimpin, pernyataan Gubernur seharusnya bisa menjadi penenang, bukan justru menambah keraguan.”
“Ketika masyarakat mengeluh dan merasa ada yang nggak beres, lalu dibalas dengan pernyataan bahwa ‘semua sudah sesuai standar’, tapi tanpa penjelasan teknis atau langkah investigasi yang terbuka, itu bisa bikin publik makin nggak percaya,” jelasnya.
Menurutnya, instansi yang terlibat seharusnya tidak hanya memberikan klarifikasi sepihak, melainkan juga membuka ruang dialog yang inklusif.
Sebab, persoalan ini bukan hanya menyangkut mesin kendaraan, tetapi juga menyangkut rasa aman dan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
Baca Juga:Apakah Toyota Hilux Rangga Irit Bahan Bakar? Ini Penjelasan Konsumsi BBM-nya!
“Jadi menurut saya, pendekatan komunikasi mereka perlu dibenahi. Harus lebih transparan, empatik, dan responsif,” tegasnya.
