SuaraKaltim.id - Ketua Dewan Pimpinan Wilyah (DPW) Kalimantan Timur (Kaltim) Partai Nasdem, Celni Pita Sari mengaku syok atas beredarnya kabar salah satu kadernya yang terjerat kasus proyek fiktif dan kini tengah menjalani penahanan di Kejati DKI Jakarta.
Penahanan dilakukan terkait dugaan keterlibatan Kamaruddin dalam kasus proyek fiktif pengadaan sistem smart supply chain management yang melibatkan PT Telkom dan sejumlah anak usahanya, dengan nilai proyek mencapai Rp 13,2 miliar.
Celni saat dikonfirmasi, Selasa, 13 Mei 2025, mengaku bahwa tengah merajut komunikasi bersama DPP Nasdem prihal keterlibatan politikus asal daerah pemilihan (Dapil) Balikppan tersebut.
“Kita jujur, sedih dan syok. Mengingat beliau adalah kader yang baik selama di Partai Nasdem. Saat ini kami juga sedang berkomunikasi dengan DPP dan juga dengan beliau,” ujar Celni, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 15 Mei 2025.
Baca Juga:Dasarian II Mei, Kaltim Terancam Bencana Hidrometeorologi
Celni menegaskan, Partai Nasdem tetap berkomitmen untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
“Partai Nasdem tentu taat pada proses hukum. Kami masih menunggu dan menghargai segala proses yang berlaku,” tukasnya.
Saat disinggung prihal Pergantian Antar Waktu (PAW), Celni masih belum bisa memberikan komentar dan kepastian prihal hal tersebut.
“Untuk masalah PAW, saya belum bisa banyak komentar. Dari DPP juga kami berkomunikasi untuk menunggu dan melihat dulu,” ucapnya.
Hingga kini, status Kamaruddin sebagai anggota DPRD Kaltim masih belum mengalami perubahan. Partai belum memutuskan apakah ia akan dinonaktifkan atau diberhentikan sebagai kader.
Baca Juga:Sawit Melesat, Hutan Menyusut: CSR di Kaltim Cuma Formalitas?
KMR, Anggota DPRD Balikpapan, Terseret Skandal Korupsi Proyek Fiktif Telkom
Anggota DPRD Balikpapan, dengan berinisial KMR ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. KMR bersama 8 orang lainnya terseret kasus mega korupsi PT Telkom Indonesia senilai Rp 431 miliar.
Melansir dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, KMR disinyalir menjadi pengendali dua perusahaan yang ikut bermain dalam proyek senilai ratusan miliar rupiah.
Kasus ini bermula dari kerja sama bisnis antara Telkom dan sembilan perusahaan swasta sepanjang 2016 hingga 2018.
Untuk menyalurkan proyek tersebut, Telkom menunjuk empat anak usaha: PT Infomedia, PT Telkominfra, PT Pins, dan PT Graha Sarana Duta.
Empat perusahaan ini kemudian bekerja sama dengan sejumlah vendor yang ternyata telah diatur sejak awal oleh para pemilik perusahaan.
Dari hasil penyelidikan, pengadaan itu seluruhnya fiktif.
Proyek-proyek yang semula terlihat sah ternyata hanya dijadikan kendaraan untuk menguras dana Telkom.
Nilai total proyek kerja sama mencapai Rp 431,7 miliar, dengan rincian di antaranya pengadaan smart mobile energy storage, smart café, hingga perangkat CT scan yang tak pernah ada wujudnya.
Dua dari sembilan perusahaan yang menerima proyek diduga dikendalikan langsung oleh KMR, yakni PT Fortuna Aneka Sarana Triguna dan PT Bika Pratama Adisentosa.
Total nilai proyek yang mengalir ke dua entitas ini mencapai Rp 13,2 miliar.
Kejati menyebut keterlibatan para tersangka mencerminkan kolaborasi sistematis antara oknum internal Telkom dan pihak luar.
Beberapa pejabat Telkom turut ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pejabat setingkat General Manager dan Account Manager.
Hal itu disampaikan Asisten Intelijen Kejati DKI Asep Sontani, Senin, 12 Mei 2025.
“Telah ditetapkan dan dilakukan penahanan terhadap sembilan tersangka, baik itu dari PT Telkom maupun dari pihak rekanan,” ujarnya, dikutip dari sumber tersebut, Rabu, 14 Mei 2025.
Sementara itu, delapan dari sembilan tersangka telah ditahan di sejumlah rumah tahanan di Jakarta, seperti Rutan Cipinang dan Salemba. Satu tersangka lainnya, DP, hanya dikenai tahanan kota karena alasan kesehatan.
“Kerugian sementara atau nilai dari seluruh pengadaan ini adalah sebesar Rp 431 miliar,” kata Asisten Pidana Khusus Syarief Sulaiman.
Seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 junto Pasal 18 UU Tipikor, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kejati juga membuka kemungkinan berkembangnya kasus ini jika ditemukan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan aliran dana ke lingkaran kekuasaan daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, mengaku belum mengetahui terkait adanya legislator Karang Paci yang terjerat kasus hukum dan sedang menjalani penahanan di Kejati DKI.
“Belum tahu pasti juga, dinda,” kata Ekti saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Berdasarkan penelusuran redaksi, karir politik KMR terbilang mulus.
Pada pemilu 2019, ia berhasil duduk di DPRD Kota Balikpapan sebelum akhirnya melenggang ke tingkat yang lebih tinggi pada pemilu 2024 lalu.
KMR juga memimpin DPD Partai Nasdem Balikpapan sejak Oktober 2024 lalu.
Ia menggantikan Ahmad Basir yang sebelumnya menjadi ketua partai besutan Surya Paloh itu.
Sekretaris DPW Nasdem Kaltim, Fatimah Asyari, mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi resmi terkait kasus hukum yang dialami KMR.
“Kami belum dapat info resminya,” kata Fatimah.
Ia melanjutkan, pada prinsipnya Partai NasDem taat hukum dan menghargai proses hukum yang berjalan, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Kita tunggu proses dan putusan hukumnya. Banyak hal bisa berkembang dalam proses peradilan, saya belum bisa komentar terhadap hal yang belum pasti,” tegasnya.
