Ia mengatakan, program ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Untuk pelaksanaan awal di tahun 2025, anggaran yang disiapkan mencapai Rp 7,56 miliar.
Sementara untuk periode tahun 2030, nilainya ditargetkan meningkat menjadi Rp 10 miliar.
“Tahun ini kami memprioritaskan layanan internet gratis untuk kantor desa, puskesmas, dan sekolah. Tujuannya agar pelayanan publik bisa berjalan maksimal tanpa kendala jaringan,” ujar Faisal, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 8 April 2025.
Baca Juga:Dorong Kesetaraan Gender, Pejabat Perempuan Isi Jabatan Strategis di Pemprov Kaltim
Ia menjelaskan, pembiayaan layanan internet akan ditanggung pemerintah setiap bulannya.
Jika kantor desa telah memiliki infrastruktur dasar, maka pengembangan berikutnya akan diarahkan pada pembangunan creative hub.
“Kami bayarkan biaya bulanannya. Kalau kantor desanya sudah siap, kami juga akan buatkan creative hub agar bisa dimanfaatkan warga, khususnya anak muda,” tambahnya.
Terkait teknis pelaksanaan, Faisal menegaskan bahwa pihaknya akan fokus pada penyediaan akses internet, sementara pemerintah desa bertugas mengidentifikasi lokasi pemasangan sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing.
“Jika kantor desa, sekolah, puskesmas, dan creative hub sudah memiliki akses internet, maka selanjutnya akan disediakan satu titik wifi gratis untuk publik di ruang terbuka,” jelasnya.
Baca Juga:Pemprov Kaltim Dukung Penuh Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran Lewat Gratispol
Meski demikian, Faisal mengingatkan bahwa prioritas utama tetap pada layanan publik.
Selain itu, tidak semua desa memiliki kondisi yang sama dalam hal kesiapan infrastruktur dan kebutuhan jaringan.
“Tahun ini ada desa yang hanya butuh jaringan, ada juga yang belum ada sama sekali. Jadi, kami sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa,” tuturnya.
