SuaraKaltim.id - Musibah tanah longsor yang melanda kawasan Jalan Belimau RT 22, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, pada Senin, 12 Mei 2025, mengundang perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, turun langsung meninjau lokasi bencana yang menewaskan empat orang dan berdampak pada lima kepala keluarga.
Dalam kunjungannya pada Rabu, 14 Mei 2025, Seno Aji menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban.
Ia menilai wilayah terdampak memiliki kontur tanah yang berisiko tinggi terhadap bencana, sehingga tidak layak untuk pemukiman.
Baca Juga:Struktur Terowongan Aman, Longsor di Inlet Tak Ganggu Proyek Strategis Samarinda
“Kami datang ke Lempake untuk melihat langsung dampak longsor. Ini musibah yang sangat menyedihkan karena memakan korban jiwa,” ungkap Seno Aji, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 15 Mei 2025.
Didampingi sejumlah pejabat daerah dan relawan, Wagub juga menyerahkan bantuan logistik berupa beras dan sembako untuk para penyintas.
Selain itu, santunan sebesar Rp 5 juta diberikan kepada setiap keluarga korban jiwa.
Seno Aji juga memastikan bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 40 juta segera disalurkan.
Untuk mencegah kejadian serupa, Seno meminta Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Kaltim melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi geologis di wilayah tersebut.
Baca Juga:Perpustakaan Kaltim Terdampak Banjir, Buku Bacaan Anak Jadi Korban
Hasil kajian ini akan menjadi acuan dalam menyusun langkah mitigasi jangka panjang.
Dalam upaya pemulihan pasca-bencana, Pemprov Kaltim berkomitmen membangun rumah layak huni bagi korban longsor yang kehilangan tempat tinggal.
Bantuan perumahan ini akan diberikan kepada mereka yang memiliki lahan pribadi.
“Karena para korban sebelumnya tinggal di rumah kontrakan, pemerintah akan bantu membangunkan rumah di atas lahan milik mereka. Lokasinya bisa di mana saja, tergantung kepemilikan tanah masing-masing,” jelas Wagub Seno Aji.
Saat ini, para korban masih menumpang di rumah keluarga atau kerabat. Wagub meminta lokasi pengungsian segera didata agar proses pembangunan bisa segera dimulai.
“Kami ingin mereka segera kembali memiliki hunian yang aman dan nyaman. Pemerintah akan terus hadir dan mendampingi proses pemulihan,” tuturnya.
