SuaraKaltim.id - Musibah tanah longsor yang melanda kawasan Jalan Belimau RT 22, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, pada Senin, 12 Mei 2025, mengundang perhatian serius dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, turun langsung meninjau lokasi bencana yang menewaskan empat orang dan berdampak pada lima kepala keluarga.
Dalam kunjungannya pada Rabu, 14 Mei 2025, Seno Aji menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban.
Ia menilai wilayah terdampak memiliki kontur tanah yang berisiko tinggi terhadap bencana, sehingga tidak layak untuk pemukiman.
Baca Juga:Struktur Terowongan Aman, Longsor di Inlet Tak Ganggu Proyek Strategis Samarinda
“Kami datang ke Lempake untuk melihat langsung dampak longsor. Ini musibah yang sangat menyedihkan karena memakan korban jiwa,” ungkap Seno Aji, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 15 Mei 2025.
Didampingi sejumlah pejabat daerah dan relawan, Wagub juga menyerahkan bantuan logistik berupa beras dan sembako untuk para penyintas.
Selain itu, santunan sebesar Rp 5 juta diberikan kepada setiap keluarga korban jiwa.
Seno Aji juga memastikan bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 40 juta segera disalurkan.
Untuk mencegah kejadian serupa, Seno meminta Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Kaltim melakukan kajian menyeluruh terhadap kondisi geologis di wilayah tersebut.
Baca Juga:Perpustakaan Kaltim Terdampak Banjir, Buku Bacaan Anak Jadi Korban
Hasil kajian ini akan menjadi acuan dalam menyusun langkah mitigasi jangka panjang.
Dalam upaya pemulihan pasca-bencana, Pemprov Kaltim berkomitmen membangun rumah layak huni bagi korban longsor yang kehilangan tempat tinggal.
Bantuan perumahan ini akan diberikan kepada mereka yang memiliki lahan pribadi.
“Karena para korban sebelumnya tinggal di rumah kontrakan, pemerintah akan bantu membangunkan rumah di atas lahan milik mereka. Lokasinya bisa di mana saja, tergantung kepemilikan tanah masing-masing,” jelas Wagub Seno Aji.
Saat ini, para korban masih menumpang di rumah keluarga atau kerabat. Wagub meminta lokasi pengungsian segera didata agar proses pembangunan bisa segera dimulai.
“Kami ingin mereka segera kembali memiliki hunian yang aman dan nyaman. Pemerintah akan terus hadir dan mendampingi proses pemulihan,” tuturnya.
Modal Rp 7 Juta Hanyut Bersama Padi: Nestapa Petani di Samarinda
Hujan deras yang mengguyur Samarinda belum lama ini kembali membawa dampak berat bagi petani.
Sekitar 50 hektare sawah di Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, kini terendam banjir dan terancam gagal panen.
Bencana berulang ini menegaskan betapa rentannya sektor pertanian terhadap cuaca ekstrem, terlebih dengan minimnya perlindungan bagi petani.
Adung KS Utomo, Ketua Kelompok Tani Krida Karya Utama sekaligus Manajer Brigade Pangan Suluh Manuntung Samarinda, Rabu, 14 Mei 2025, menyatakan kondisi air belum menunjukkan tanda-tanda surut.
Bahkan, hujan yang terus turun sejak Selasa sore justru memperparah banjir.
"Untuk wilayah sawah di Kecamatan Samarinda Utara, memang di Kelurahan Lempake yang terparah," ujarnya, disadur dari ANTARA, Kamis, 15 Mei 2025.
Menurut Adung, sawah di Betapus, Girirejo, hingga Muang Ilir menjadi area paling terdampak.
Tanaman padi di sana dalam berbagai fase pertumbuhan—mulai dari bunting, keluar malai, hingga siap panen.
"Bahkan, ada petani yang sudah memanen namun hasil panennya ikut terendam dan hanyut," ucapnya.
Wilayah Samarinda Utara sebenarnya memiliki target olah tanam seluas 210 hektare.
Namun, sekitar seperempatnya kini menghadapi ancaman gagal panen akibat banjir.
Situasi ini diperparah dengan minimnya jaminan perlindungan, seperti asuransi pertanian, yang prosesnya dianggap rumit dan tidak efektif saat dibutuhkan.
"Ini tanam yang kedua. Yang pertama waktu banjir yang bulan Januari 2025. Nah, setelah itu kami tanam kembali, lalu sudah mendekati panen kebanjiran lagi hari ini," keluh Adung.
Ia menyebutkan salah satu rekan petani bahkan telah mengeluarkan biaya sekitar Rp 7 juta untuk mengolah lahan kurang dari dua hektare—modal yang kini hampir pasti lenyap.
Adung berharap pemerintah memberikan perhatian khusus dalam bentuk subsidi atau jaminan pertanian yang lebih mudah diakses, mengingat bencana seperti banjir bukan sesuatu yang bisa dikendalikan petani.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kaltim, Siti Farisyah Yana, menyebutkan bahwa Mei hingga Juni memang merupakan masa tanam bagi petani.
"Kami terus memantau perkembangan di lapangan melalui petugas yang melakukan pembaruan data setiap hari," ujarnya.
Yana menambahkan, pihaknya tengah mengidentifikasi dampak banjir dan menyiapkan bantuan, terutama benih, agar petani bisa kembali menanam setelah banjir surut.
Ia berharap cuaca membaik di bulan Juni agar proses percepatan tanam bisa berjalan optimal.
