Ia menambahkan, meningkatnya realisasi investasi membuat lahan-lahan di kawasan IKN semakin diminati.
“Peran aktif Otorita IKN dalam akselerasi realisasi investasi menjadikan lahan di IKN semakin laris dengan investor yang bakal membangun,” tambah Agung.
Otorita IKN pun optimistis kemitraan strategis dengan investor akan membawa dampak jangka panjang yang positif bagi pertumbuhan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.
IKN Butuh Lingkungan Aman, Kukar Perketat Antisipasi Ormas dan Premanisme
Baca Juga:IKN Tak Hanya Infrastruktur, PPU Dorong Ekonomi Umat Lewat Rakorda KPEU
Dalam upaya menjaga stabilitas daerah dan menciptakan lingkungan usaha yang aman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi gangguan dari aksi premanisme serta organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai bermasalah.
Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga instansi teknis.
Satgas tersebut ditugaskan untuk menangani secara sistematis berbagai gangguan keamanan dan sosial yang dapat menghambat roda perekonomian daerah.
"Satgas Terpadu ini terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait. Satgas dibentuk karena semua ingin kondisi Kukar tetap aman, tertib, dan kondusif untuk mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, melansir dari ANTARA, Kamis, 22 Mei 2025.
Ia menekankan, pentingnya kolaborasi lintas jenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan dalam mendeteksi serta menangani potensi pelanggaran.
Baca Juga:Jelang IKN Beroperasi, PPU Genjot Sertifikasi Halal UMKM Lokal
"Sangat penting untuk terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak mulai jenjang kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan, termasuk ketegasan dalam menindak pelanggaran oleh preman maupun ormas bermasalah," tambahnya.
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan Forkopim di seluruh kecamatan telah duduk bersama dalam rapat koordinasi pembentukan Satgas Terpadu dua hari lalu.
Pertemuan itu diadakan untuk menyatukan langkah strategis dan memperkuat penanganan terhadap segala bentuk potensi gangguan sosial.
Kepala Badan Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, menyebut pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut atas arahan dari pemerintah pusat.
"Keberadaan satgas ini untuk mendukung upaya Presiden RI dalam memberantas penghambat iklim investasi di setiap daerah," jelas Rinda.
Untuk tahap awal, Satgas Terpadu akan mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengundang seluruh ormas—baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di Kesbangpol—guna membangun kesepahaman bersama dalam menjaga ketertiban.
