SuaraKaltim.id - Minat investor terhadap Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan tren positif.
Hingga April 2025, total nilai investasi yang sudah terealisasi di kawasan yang berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) itu telah menembus angka Rp 62,08 triliun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan perkembangan tersebut saat meninjau langsung kawasan IKN di Sepaku, PPU, Kamis, 22 Mei 2025.
"Tercatat sampai April 2025, ada 42 perusahaan jalankan investasi di IKN dengan nilai capai Rp 62,08 triliun," ujar Basuki, disadur dari ANTARA, Sabtu, 24 Mei 2025.
Baca Juga:IKN Tak Hanya Infrastruktur, PPU Dorong Ekonomi Umat Lewat Rakorda KPEU
Menurutnya, angka tersebut naik sekitar Rp 3,65 triliun dibanding sepekan sebelumnya, karena adanya tambahan enam investor baru yang menandatangani kerja sama.
Para penanam modal ini berasal dari berbagai sektor, mulai dari kuliner, perhotelan, pendidikan, ritel, konstruksi, hingga properti komersial dan residensial.
Di antara para investor baru tersebut, PT Solusi Harapan Nusantara diketahui akan membangun pusat kuliner seluas 1.800 meter persegi.
PT Makmur Berkah Hotel (MBH) membawa jaringan hotel bintang lima Marriott International ke IKN, membangun di atas lahan 2,04 hektare.
Sektor pendidikan juga mulai masuk dengan kehadiran PT Australia Independent School (AIS) Nusantara, yang akan membangun sekolah berkapasitas 750 siswa dengan kurikulum International Baccalaureate (IB) di lahan 7.900 meter persegi, dengan bangunan seluas 10.000 meter persegi.
Baca Juga:Jelang IKN Beroperasi, PPU Genjot Sertifikasi Halal UMKM Lokal
Tak hanya itu, PT Maxi Nusantara Raya akan menghadirkan supermarket modern lengkap dengan area kuliner F&B, sementara PT Kreasibeton Nusapersada fokus membangun kawasan hunian vertikal, perkantoran swasta, dan pusat ritel.
Sedangkan PT Daya Mulia Turangga membidik sektor komersial dan perkantoran di atas lahan hampir 3 hektare.
Basuki menyampaikan apresiasinya kepada para investor yang telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pembangunan ibu kota baru.
“Otorita IKN mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kepercayaan para pemilik modal untuk melakukan investasi dalam pembangunan IKN,” kata Basuki.
Senada dengan Basuki, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menilai akselerasi investasi tak lepas dari kerja aktif pihaknya dalam membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha.
“Kerja sama yang terjalin akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan berkelanjutan Kota Nusantara, serta membuka peluang bagi masyarakat dan dunia usaha,” ujar Agung.
Ia menambahkan, meningkatnya realisasi investasi membuat lahan-lahan di kawasan IKN semakin diminati.
“Peran aktif Otorita IKN dalam akselerasi realisasi investasi menjadikan lahan di IKN semakin laris dengan investor yang bakal membangun,” tambah Agung.
Otorita IKN pun optimistis kemitraan strategis dengan investor akan membawa dampak jangka panjang yang positif bagi pertumbuhan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.
IKN Butuh Lingkungan Aman, Kukar Perketat Antisipasi Ormas dan Premanisme
Dalam upaya menjaga stabilitas daerah dan menciptakan lingkungan usaha yang aman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi potensi gangguan dari aksi premanisme serta organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dinilai bermasalah.
Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu yang melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga instansi teknis.
Satgas tersebut ditugaskan untuk menangani secara sistematis berbagai gangguan keamanan dan sosial yang dapat menghambat roda perekonomian daerah.
"Satgas Terpadu ini terdiri dari unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan instansi terkait. Satgas dibentuk karena semua ingin kondisi Kukar tetap aman, tertib, dan kondusif untuk mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, melansir dari ANTARA, Kamis, 22 Mei 2025.
Ia menekankan, pentingnya kolaborasi lintas jenjang dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa/kelurahan dalam mendeteksi serta menangani potensi pelanggaran.
"Sangat penting untuk terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak mulai jenjang kabupaten, kecamatan, hingga desa/kelurahan, termasuk ketegasan dalam menindak pelanggaran oleh preman maupun ormas bermasalah," tambahnya.
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta perwakilan Forkopim di seluruh kecamatan telah duduk bersama dalam rapat koordinasi pembentukan Satgas Terpadu dua hari lalu.
Pertemuan itu diadakan untuk menyatukan langkah strategis dan memperkuat penanganan terhadap segala bentuk potensi gangguan sosial.
Kepala Badan Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, menyebut pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut atas arahan dari pemerintah pusat.
"Keberadaan satgas ini untuk mendukung upaya Presiden RI dalam memberantas penghambat iklim investasi di setiap daerah," jelas Rinda.
Untuk tahap awal, Satgas Terpadu akan mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengundang seluruh ormas—baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar di Kesbangpol—guna membangun kesepahaman bersama dalam menjaga ketertiban.
“Langkah awal Satgas akan dimulai dengan rakor lanjutan bersama Forkopimda dan seluruh ormas, untuk memberikan imbauan dan penegasan mengenai komitmen menjaga ketertiban,” imbuh Rinda.
Satgas ini memiliki struktur lengkap yang mencakup unsur pembina, pengarah, sekretariat, serta empat bidang kerja: pencegahan dan komunikasi publik, rehabilitasi, pendidikan, dan intelijen bagi wilayah yang juga termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.
