Data dasar yang dikumpulkan akan memetakan jumlah penduduk serta karakteristik demografi mereka.
Ini akan menjadi tonggak penting dalam membentuk identitas awal Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota masa depan Indonesia.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, mengatakan bahwa pelatihan ini dilakukan agar semua petugas mampu mengumpulkan dan memeriksa data secara akurat dan seragam di lapangan.
Jaga IKN dari Karhutla, Satgas PPU Intensifkan Pemantauan Titik Panas
Baca Juga:Bandara IKN Dipercepat, Reforma Agraria Jadi Solusi Pemkab PPU Lindungi Warga
Memasuki musim kemarau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Salah satu langkah yang ditekankan adalah optimalisasi peran satuan petugas (satgas) pemantau titik panas sebagai sistem deteksi dini.
Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Muhammad Sukadi Kuncoro, Senin, 16 Juni 2025.
“Kami punya satgas yang rutin memantau titik-titik panas sebagai langkah mitigasi karhutla,” ujar Kuncoro, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Meski beberapa tahun terakhir kasus karhutla di wilayah PPU relatif menurun, kewaspadaan tetap dijaga ketat—khususnya di kawasan lahan gambut yang dinilai sangat rentan.
Baca Juga:Jaga Sawah, Jaga Ketahanan Pangan IKN: Pemkab PPU Siapkan Regulasi Cegah Alih Fungsi
Menurut Sukadi, lahan gambut memiliki karakteristik unik. Jika terbakar, apinya bisa menjalar melalui lapisan bawah tanah yang dipenuhi biomassa kering.
Karena itu, daerah-daerah yang memiliki konsentrasi lahan gambut tinggi, seperti Kelurahan Petung, Nenang, hingga Desa Giripurwa, menjadi fokus pengawasan.
“Luas lahan gambut yang ada sekitar 1.400 hektare, umumnya berada di kawasan pesisir, terutama di Kecamatan Penajam,” jelasnya.
Dalam dua tahun terakhir (2023–2024), tercatat ada 90 kasus karhutla di PPU dengan luas lahan terdampak mencapai 208,35 hektare.
Untuk menghadapi potensi meningkatnya suhu dan kondisi kering ekstrem yang diprediksi terjadi mulai akhir Juni hingga Agustus 2025 oleh BMKG, BPBD bersama pemerintah daerah telah menyiagakan personel dan perlengkapan pemadaman 24 jam penuh.
Tak hanya mengandalkan kesiapan teknis, edukasi masyarakat juga kembali digalakkan untuk daerah yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
