SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya soal gedung megah atau infrastruktur canggih.
Salah satu fondasi terpentingnya justru dimulai dari hal mendasar: data penduduk.
Untuk itu, Otorita IKN menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) memulai pendataan menyeluruh di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pelatihan yang diadakan bersama BPS di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat, 20 Juni 2025.
Baca Juga:Bandara IKN Dipercepat, Reforma Agraria Jadi Solusi Pemkab PPU Lindungi Warga
"Kami dengan BPS siapkan perangkat pendataan seluruh penduduk yang berada di wilayah delineasi IKN," ujar Basuki, dikutip dari ANTARA, Senin, 23 Juni 2025.
Langkah ini bukan sekadar formalitas. Pendataan populasi menjadi pijakan untuk segala kebijakan strategis di masa depan.
"Pendataan penduduk sebagai dasar dari berbagai perencanaan kebijakan yang berbasis data akurat," tambahnya.
Sebagai permulaan, pelatihan khusus telah digelar, melibatkan 802 peserta dari berbagai unsur, termasuk mahasiswa, pegawai BPS Kaltim, serta perwakilan dari BPS PPU dan Kukar.
Pelatihan dilakukan dalam dua gelombang: 388 peserta di gelombang pertama dan 414 peserta di gelombang kedua.
Baca Juga:Jaga Sawah, Jaga Ketahanan Pangan IKN: Pemkab PPU Siapkan Regulasi Cegah Alih Fungsi
Berbeda dengan survei yang menggunakan sampel, proses pendataan ini bersifat menyeluruh.
Otorita IKN menegaskan pentingnya integritas dalam pencatatan di lapangan.
"Petugas pendataan harus punya semangat integritas, tidak menggunakan persepsi apalagi interpolasi dan ekstrapolasi. Semua data harus dicatat apa adanya karena apabila data salah berimbas kepada kebijakan juga akan salah," tegas Basuki.
Keakuratan data ini bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tapi untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan modern ke depan.
Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menggarisbawahi pentingnya transformasi kependudukan digital untuk mendukung kota yang berbasis teknologi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Pendataan penduduk penting untuk mendukung arah pembangunan IKN yang berbasis data dan fakta lapangan," kata Kepala BPS Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan.
Data dasar yang dikumpulkan akan memetakan jumlah penduduk serta karakteristik demografi mereka.
Ini akan menjadi tonggak penting dalam membentuk identitas awal Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota masa depan Indonesia.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, mengatakan bahwa pelatihan ini dilakukan agar semua petugas mampu mengumpulkan dan memeriksa data secara akurat dan seragam di lapangan.
Jaga IKN dari Karhutla, Satgas PPU Intensifkan Pemantauan Titik Panas
Memasuki musim kemarau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Salah satu langkah yang ditekankan adalah optimalisasi peran satuan petugas (satgas) pemantau titik panas sebagai sistem deteksi dini.
Hal itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Muhammad Sukadi Kuncoro, Senin, 16 Juni 2025.
“Kami punya satgas yang rutin memantau titik-titik panas sebagai langkah mitigasi karhutla,” ujar Kuncoro, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Meski beberapa tahun terakhir kasus karhutla di wilayah PPU relatif menurun, kewaspadaan tetap dijaga ketat—khususnya di kawasan lahan gambut yang dinilai sangat rentan.
Menurut Sukadi, lahan gambut memiliki karakteristik unik. Jika terbakar, apinya bisa menjalar melalui lapisan bawah tanah yang dipenuhi biomassa kering.
Karena itu, daerah-daerah yang memiliki konsentrasi lahan gambut tinggi, seperti Kelurahan Petung, Nenang, hingga Desa Giripurwa, menjadi fokus pengawasan.
“Luas lahan gambut yang ada sekitar 1.400 hektare, umumnya berada di kawasan pesisir, terutama di Kecamatan Penajam,” jelasnya.
Dalam dua tahun terakhir (2023–2024), tercatat ada 90 kasus karhutla di PPU dengan luas lahan terdampak mencapai 208,35 hektare.
Untuk menghadapi potensi meningkatnya suhu dan kondisi kering ekstrem yang diprediksi terjadi mulai akhir Juni hingga Agustus 2025 oleh BMKG, BPBD bersama pemerintah daerah telah menyiagakan personel dan perlengkapan pemadaman 24 jam penuh.
Tak hanya mengandalkan kesiapan teknis, edukasi masyarakat juga kembali digalakkan untuk daerah yang sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemerintah mengingatkan agar tidak membuka atau mengelola lahan dengan metode pembakaran.
“Kondisi panas terik yang terjadi saat musim kemarau membuat rerumputan kering di lahan, sehingga menjadi mudah merambatkan api,” imbuh Sukadi.
Langkah-langkah preventif ini diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan wilayah dari bencana karhutla, sekaligus membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar.
