SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tak hanya berfokus pada aspek fisik seperti infrastruktur dan tata ruang.
Di balik pengerjaan megaproyek ini, ada upaya serius untuk membangun fondasi pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas sejak awal.
Hal inilah yang menjadi dasar kolaborasi antara Otorita IKN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedua institusi sepakat bahwa pencegahan korupsi bukan hanya pelengkap, tetapi menjadi bagian utama dari setiap tahapan kerja dalam pembangunan IKN, termasuk di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Baca Juga:IKN Bergerak, PPU Gaspol Hadirkan 500 Lowongan Kerja untuk Warga Lokal
Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, ketika ditanya mengenai integritas tata kelola organisasi di Sepaku, Jumat, 20 Juni 2025.
"Kami bersama KPK terus melakukan upaya berkelanjutan bentuk budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab," ujar Basuki, disadur dari ANTARA, Senin, 23 Juni 2025.
Langkah konkret yang ditempuh meliputi edukasi internal dan penguatan sistem internal terhadap isu gratifikasi maupun benturan kepentingan.
"Kami lakukan penguatan pemahaman gratifikasi dan pengelolaan benturan kepentingan di lingkungan kerja Otorita IKN," tambah Basuki.
Sebagai institusi baru yang resmi dibentuk pada Januari 2023, Otorita IKN menyadari bahwa tantangan integritas cukup kompleks, terutama karena latar belakang pegawai yang berasal dari beragam instansi pemerintah dan sektor swasta.
Baca Juga:Bandara IKN Dipercepat, Reforma Agraria Jadi Solusi Pemkab PPU Lindungi Warga
Agung Dodit Muliawan, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN, menjelaskan bahwa penting untuk menyamakan persepsi sejak dini dalam menjalankan organisasi yang menjunjung tinggi transparansi.
"Tentu dalam pelaksanaan ada potensi gratifikasi dan benturan kepentingan yang perlu dikelola dengan baik," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa komitmen antikorupsi harus dibangun dari dalam, melalui pemahaman bersama dan pembiasaan budaya kerja yang menjadikan integritas sebagai nilai utama.
"Dan juga perlu membangun kesamaan pemahaman dan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi," tegas Agung Dodit.
Sebelum Pencakar Langit, IKN Tata Peta Penduduknya Dulu
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya soal gedung megah atau infrastruktur canggih.
Salah satu fondasi terpentingnya justru dimulai dari hal mendasar: data penduduk.
Untuk itu, Otorita IKN menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) memulai pendataan menyeluruh di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pelatihan yang diadakan bersama BPS di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat, 20 Juni 2025.
"Kami dengan BPS siapkan perangkat pendataan seluruh penduduk yang berada di wilayah delineasi IKN," ujar Basuki, dikutip dari ANTARA, Senin, 23 Juni 2025.
Langkah ini bukan sekadar formalitas. Pendataan populasi menjadi pijakan untuk segala kebijakan strategis di masa depan.
"Pendataan penduduk sebagai dasar dari berbagai perencanaan kebijakan yang berbasis data akurat," tambahnya.
Sebagai permulaan, pelatihan khusus telah digelar, melibatkan 802 peserta dari berbagai unsur, termasuk mahasiswa, pegawai BPS Kaltim, serta perwakilan dari BPS PPU dan Kukar.
Pelatihan dilakukan dalam dua gelombang: 388 peserta di gelombang pertama dan 414 peserta di gelombang kedua.
Berbeda dengan survei yang menggunakan sampel, proses pendataan ini bersifat menyeluruh.
Otorita IKN menegaskan pentingnya integritas dalam pencatatan di lapangan.
"Petugas pendataan harus punya semangat integritas, tidak menggunakan persepsi apalagi interpolasi dan ekstrapolasi. Semua data harus dicatat apa adanya karena apabila data salah berimbas kepada kebijakan juga akan salah," tegas Basuki.
Keakuratan data ini bukan hanya untuk kepentingan saat ini, tapi untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan modern ke depan.
Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Alimuddin, menggarisbawahi pentingnya transformasi kependudukan digital untuk mendukung kota yang berbasis teknologi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Pendataan penduduk penting untuk mendukung arah pembangunan IKN yang berbasis data dan fakta lapangan," kata Kepala BPS Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti menambahkan.
Data dasar yang dikumpulkan akan memetakan jumlah penduduk serta karakteristik demografi mereka.
Ini akan menjadi tonggak penting dalam membentuk identitas awal Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota masa depan Indonesia.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, mengatakan bahwa pelatihan ini dilakukan agar semua petugas mampu mengumpulkan dan memeriksa data secara akurat dan seragam di lapangan.
