6,7 Hektare, PPU Bangun Sekolah Rakyat untuk Anak Miskin Sekitar IKN
Pemkab PPU terus melangkah dalam mendukung pemerataan pendidikan di wilayah penyangga IKN.
Salah satu inisiatif yang kini tengah digarap serius adalah pembangunan Sekolah Rakyat, yang ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026.
“Sesuai target pada Juli 2026, Sekolah Rakyat sudah dioperasionalkan,” ujar Sekretaris Daerah PPU, Tohar, ketika dikonfirmasi mengenai perkembangan pembangunan sekolah yang menjadi bagian dari program Presiden Prabowo itu, Minggu, 29 Juni 2025.
Baca Juga:Berkat IKN, Ekonomi PPU Jadi Bintang di Kalimantan Timur
Progres pembangunan saat ini telah memasuki tahap perencanaan fisik. Lahan seluas sekitar 6,7 hektare di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, telah disiapkan sebagai lokasi berdirinya sekolah tersebut.
“Pembangunan Sekolah Rakyat sudah masuk tahapan perencanaan fisik,” tambah Tohar.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai boarding school dengan 36 rombongan belajar (rombel) yang mencakup seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
Untuk jenjang SD akan tersedia 18 rombel, sementara SMP dan SMA masing-masing sembilan rombel.
Sistem asrama memungkinkan peserta didik tinggal dan belajar di lingkungan yang kondusif tanpa harus menanggung beban biaya pendidikan.
Baca Juga:Sambut IKN, PPU Genjot PAD dari 13 Sektor Pajak, Minerba Melonjak 423 Persen
“Sekolah Rakyat terapkan sekolah berasrama (boarding school), jadi peserta didik tinggal di asrama sekolah itu,” katanya.
Kehadiran Sekolah Rakyat secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu.
Mereka tidak hanya difasilitasi dari sisi pembelajaran, tetapi juga akan mendapatkan dukungan penuh agar bisa menempuh pendidikan layak tanpa hambatan ekonomi.
“Sekolah Rakyat difokuskan untuk peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu,” jelas Tohar.
Kurikulum yang digunakan pun tetap mengikuti standar nasional seperti sekolah umum lainnya, dengan melibatkan Kementerian Pendidikan untuk pengadaan tenaga pengajar.
Rekrutmen siswa dilakukan berdasarkan data dari Dinas Sosial PPU, sehingga seleksi peserta didik benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan.
