Kebijakan ini juga akan mencakup pendaftar baru dalam kategori R2. Namun demikian, nasib program ini setelah Desember 2025 masih menunggu keputusan kepala daerah berikutnya.
"Apabila tidak ada keputusan diperpanjang, maka layanan air bersih kembali seperti semula atau tidak gratis lagi," pungkas Abdul Rasyid.
37 Persen Masih Terlayani, PPU Kebut Akses Air Bersih demi Kawasan IKN
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), mengambil langkah progresif untuk memastikan layanan air bersih semakin inklusif dan terjangkau.
Baca Juga:Berkat IKN, Ekonomi PPU Jadi Bintang di Kalimantan Timur
Salah satunya dengan menerapkan sistem cicilan ringan bagi warga yang ingin memasang sambungan air bersih ke rumah mereka.
"Pemerintah kabupaten ingin warga tidak terbebani biaya pemasangan sambungan air bersih," ujar Nicko Herlambang, Dewan Pengawas Perumda Air Minum Danum Taka, disadur dari ANTARA, Minggu, 29 Juni 2025.
Langkah ini diambil menyusul berakhirnya program pemasangan sambungan gratis dari pemerintah pusat.
Alih-alih menunggu bantuan baru, Pemkab PPU memilih untuk bertindak cepat dengan solusi lokal yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Program pemasangan sambungan air bersih gratis dari pemerintah pusat sudah tidak ada, jadi diambil langkah terapkan sistem cicilan," tambahnya.
Baca Juga:Sambut IKN, PPU Genjot PAD dari 13 Sektor Pajak, Minerba Melonjak 423 Persen
Melalui skema ini, warga tak perlu lagi membayar biaya pemasangan secara penuh di awal.
Cukup dengan cicilan per bulan, sambungan air bersih bisa langsung dinikmati—sebuah pendekatan yang dinilai lebih berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah.
Saat ini cakupan layanan air bersih di wilayah yang sebagiannya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) itu, masih berada di angka 37 persen.
Salah satu tantangan utamanya adalah ketersediaan air baku di wilayah yang cukup luas dan tersebar.
Meski demikian, pemerintah terus menggenjot berbagai upaya, termasuk memanfaatkan embung dan waduk untuk mendukung suplai air.
Nicko menegaskan bahwa Pemkab juga aktif mendorong pembangunan infrastruktur pendukung seperti penyambungan jaringan pipa dan sistem penyediaan air minum (SPAM), sebagian di antaranya dibiayai dari skema bantuan keuangan (bankeu).
