Sekolah Rakyat Butuh Lahan 8 Hektare, Daerah di Kaltim Mulai Bergerak
Minta jydul-judul menarik untuk artikel: Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersiap menyambut program pendidikan nasional yang menargetkan pembangunan 200 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia pada 2025.
Di Kaltim sendiri, sejumlah daerah mulai mematangkan kesiapan lahan untuk pembangunan sekolah ini, yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Beberapa wilayah seperti Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau telah diajukan sebagai calon lokasi.
Baca Juga:DAPAT CUAN INSTAN! 5 Link DANA Kaget Aktif Menantimu
Dari keempat daerah tersebut, Samarinda disebut sebagai daerah paling siap untuk memulai pembangunan.
Hal itu disanpaikan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak pada Jumat, 4 Juli 2025.
“Untuk lahan yang paling siap wilayah Samarinda. Beberapa kabupaten/kota masih dalam proses pematangan lahan,” ujar Andi, disadur dari kalimtoday.co--Jaringan Suara.com, Sabtu, 5 Juli 2025.
Setiap sekolah dirancang mampu menampung 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Konsep ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas untuk keluarga kurang mampu, sekaligus sebagai strategi jangka panjang memutus rantai kemiskinan.
Baca Juga:Klaim Mudah! Panduan + 10 Link DANA Kaget Langsung Cair
“SD sekitar 16 kelas, SMP 9 kelas, SMA 9 kelas. Itu prototipe perencanaannya. Nilai setiap bangunan keseluruhan sekitar Rp 210 miliar,” tambah Ishak.
Ishak juga mendorong seluruh kabupaten/kota di Kaltim ikut berpartisipasi dengan menyediakan lahan minimal 6 hingga 8 hektare sebagai bentuk dukungan terhadap program pusat.
Pembangunan sepenuhnya akan ditangani oleh pemerintah pusat.
“Jadi kabupaten/kota hanya menyiapkan lahan, untuk pembangunan sekolahnya itu dari pusat. Namun kita mengerti, belum semua wilayah bisa menyiapkan lahan tersebut,” katanya.
Sejauh ini, dari target nasional sebanyak 200 sekolah, sebanyak 63 lokasi telah dinyatakan siap pakai karena memanfaatkan gedung milik pemerintah yang ada.
Sementara itu, sisanya masih berupa lahan rintisan dan baru dalam tahap persiapan.
