Dengan kombinasi pendekatan kehati-hatian dalam pembiayaan dan pengawasan ketat di setiap proses, Pemkot Samarinda ingin menjadikan sekolah terpadu ini sebagai lompatan penting dalam menciptakan sistem pendidikan kota yang lebih berdaya saing dan terpercaya.
Peluncuran Sekolah Rakyat Samarinda Tertunda, Fasilitas Provinsi Belum Siap
Rencana peluncuran program Sekolah Rakyat di Samarinda yang semula dijadwalkan pada 14 Juli 2025 kemungkinan mengalami penundaan.
Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memastikan bahwa mereka tidak terpengaruh secara substansial oleh hal tersebut.
Baca Juga:DPRD Samarinda Turun Tangan, Pendirian Gereja Toraja Akan Dimediasi Ulang
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa penundaan tersebut murni disebabkan faktor teknis.
Hal itu ia sampaikan saat berada di Samarinda, Sabtu, 12 Juli 2025.
“Kalau soal penundaan itu hanya soal teknis. Karena prinsipnya Pemerintah Kota Samarinda sudah sangat siap melaksanakan kegiatan Sekolah Rakyat,” kata Andi Harun, disadur dari ANTARA, Minggu, 13 Juli 2025.
Informasi yang beredar menyebutkan, keterlambatan ini disebabkan oleh belum rampungnya fasilitas dasar di dua titik lokasi program, yaitu di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Provinsi Kaltim.
Keduanya berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Baca Juga:Bukan Gelombang Kedua, Samarinda Hanya Sempurnakan Kuota Sisa PPDB
Kendati demikian, Pemkot tetap menunjukkan keseriusan mereka dalam mendukung program nasional yang digagas Presiden RI tersebut.
“Saya sudah mengutus Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin, untuk menghadiri penandatanganan kerja sama di Jakarta pada Kamis, 10 Juli lalu," jelas Andi Harun.
Ia juga mengungkapkan bahwa segala aspek pelaksanaan di tingkat kota, termasuk persiapan siswa, sudah matang.
Bahkan jika peluncuran tak ditunda, Pemkot siap menjalankannya dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia.
“Seandainya tidak ditunda kami siap, karena dengan fasilitas yang dimiliki pemkot bisa saja kita alihkan sementara sembari menunggu kesiapan penuh dua lokasi yang telah ditetapkan," ujarnya.
Andi Harun juga membuka opsi kerja sama lebih lanjut jika diperlukan, termasuk mendukung kelengkapan sarana pelaksanaan.
