SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan perhatian serius terhadap keberlangsungan pendidikan di sekolah-sekolah swasta, khususnya tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang kerap menghadapi tantangan finansial lebih besar dibanding sekolah negeri.
Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), langkah konkret pun diambil dengan meningkatkan alokasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk tahun anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, saat ditemui di Samarinda, Sabtu, 12 Juli 2025.
“Pemerintah provinsi tetap hadir memberikan dukungan finansial bagi sekolah swasta melalui peningkatan bantuan operasional,” ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 13 Juli 2025.
Baca Juga:Dari Password hingga Wi-Fi Publik: Diskominfo Kaltim Ingatkan Ancaman Siber Sehari-hari
Ia menyebutkan bahwa saat ini, pemerintah telah menyamakan standar pemberian BOSP antara sekolah negeri dan swasta.
Namun dalam praktiknya, sekolah swasta masih menanggung beban biaya tambahan yang cukup besar, terutama untuk menggaji tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak ditanggung langsung oleh pemerintah.
“Kalau di sekolah negeri, sudah tidak diperkenankan memungut SPP. Tapi di sekolah swasta, kita hadir dengan standar BOSP yang sama untuk meringankan beban mereka,” jelas Surasa.
Mengenai penarikan biaya tambahan oleh sekolah swasta, Surasa menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi domain kewenangan yayasan masing-masing, karena ada kebutuhan operasional di luar cakupan BOSP, terutama terkait honor pegawai.
Meski diakui bahwa ruang fiskal pemerintah daerah terbatas, komitmen untuk memperkuat layanan pendidikan tetap diutamakan.
Baca Juga:Bukan Gelombang Kedua, Samarinda Hanya Sempurnakan Kuota Sisa PPDB
Salah satu bentuknya adalah pengalokasian dana sebesar Rp700 miliar dalam APBD 2025, yang akan digunakan untuk beragam program pendidikan.
Dana tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan BOSP, penyediaan seragam gratis bagi siswa, serta pemberian insentif bagi para guru.
“Komitmen pemerintah provinsi adalah dengan menaikkan bantuan operasional satuan pendidikan agar siswa, khususnya di sekolah swasta, tetap bisa mengakses pendidikan tanpa beban biaya yang berlebihan,” pungkasnya.
Pendamping PKH Jadi Garda Depan Sekolah Rakyat di Kaltim
Upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kalimantan Timur (Kaltim) kini masuk tahap percepatan.
Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltim mengandalkan peran aktif pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjaring calon peserta didik Sekolah Rakyat yang tengah dirintis di sejumlah titik.
