SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan perhatian serius terhadap keberlangsungan pendidikan di sekolah-sekolah swasta, khususnya tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang kerap menghadapi tantangan finansial lebih besar dibanding sekolah negeri.
Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), langkah konkret pun diambil dengan meningkatkan alokasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk tahun anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang SMK Disdikbud Kaltim, Surasa, saat ditemui di Samarinda, Sabtu, 12 Juli 2025.
“Pemerintah provinsi tetap hadir memberikan dukungan finansial bagi sekolah swasta melalui peningkatan bantuan operasional,” ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 13 Juli 2025.
Baca Juga:Dari Password hingga Wi-Fi Publik: Diskominfo Kaltim Ingatkan Ancaman Siber Sehari-hari
Ia menyebutkan bahwa saat ini, pemerintah telah menyamakan standar pemberian BOSP antara sekolah negeri dan swasta.
Namun dalam praktiknya, sekolah swasta masih menanggung beban biaya tambahan yang cukup besar, terutama untuk menggaji tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak ditanggung langsung oleh pemerintah.
“Kalau di sekolah negeri, sudah tidak diperkenankan memungut SPP. Tapi di sekolah swasta, kita hadir dengan standar BOSP yang sama untuk meringankan beban mereka,” jelas Surasa.
Mengenai penarikan biaya tambahan oleh sekolah swasta, Surasa menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi domain kewenangan yayasan masing-masing, karena ada kebutuhan operasional di luar cakupan BOSP, terutama terkait honor pegawai.
Meski diakui bahwa ruang fiskal pemerintah daerah terbatas, komitmen untuk memperkuat layanan pendidikan tetap diutamakan.
Baca Juga:Bukan Gelombang Kedua, Samarinda Hanya Sempurnakan Kuota Sisa PPDB
Salah satu bentuknya adalah pengalokasian dana sebesar Rp700 miliar dalam APBD 2025, yang akan digunakan untuk beragam program pendidikan.
Dana tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan BOSP, penyediaan seragam gratis bagi siswa, serta pemberian insentif bagi para guru.
“Komitmen pemerintah provinsi adalah dengan menaikkan bantuan operasional satuan pendidikan agar siswa, khususnya di sekolah swasta, tetap bisa mengakses pendidikan tanpa beban biaya yang berlebihan,” pungkasnya.
Pendamping PKH Jadi Garda Depan Sekolah Rakyat di Kaltim
Upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Kalimantan Timur (Kaltim) kini masuk tahap percepatan.
Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kaltim mengandalkan peran aktif pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk menjaring calon peserta didik Sekolah Rakyat yang tengah dirintis di sejumlah titik.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyebutkan bahwa saat ini sudah ada tiga titik rintisan yang sedang diproses, yakni di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, dan SMA Negeri 16 Samarinda.
Hal itu disampaikan Andi saat berada di Samarinda, Kamis, 10 Juli 2025.
"Yang sudah lebih maju perkembangannya adalah Sekolah Rakyat di BPMP, siswanya sudah ada yang direkrut dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan," kata Andi disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Untuk rintisan di BPMP, kapasitas awal ditargetkan 100 siswa: masing-masing 50 untuk jenjang SMP dan SMA.
Dua rombongan belajar per jenjang disiapkan untuk memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025, sementara dua titik lainnya dijadwalkan menyusul pada 18 Juli.
Andi juga mengungkapkan bahwa SMA Negeri 16 Samarinda saat ini masih menunggu penyelesaian sarana-prasarana yang ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Kami telah berkoordinasi intensif. Insyaallah paling lambat Jumat (11/7), pihak Kementerian PU mulai mempersiapkan kelas dan sarana prasarana di lokasi SMAN 16 Samarinda," ujarnya.
Dalam proses penjaringan siswa, Dinsos menggandeng pendamping PKH untuk turun langsung ke lapangan guna mengidentifikasi calon siswa, melakukan verifikasi, validasi, serta memastikan kesiapan orang tua untuk anaknya mengikuti sistem asrama penuh.
Meski begitu, Andi mengakui bahwa perekrutan peserta didik tingkat SD masih menjadi tantangan tersendiri.
"Pengalaman di Samarinda maupun provinsi, calon siswa SD masih sulit didapatkan. Sebagian besar minat masih terpusat di jenjang SMP dan SMA," jelasnya.
Kondisi ini, tambahnya, tak hanya terjadi di Kaltim, tetapi juga menjadi pembahasan tingkat nasional. Dari 100 titik Sekolah Rakyat tahap awal, hanya tiga daerah yang mengusulkan jenjang SD.
Untuk mengatasi tantangan ini, pihaknya akan menyasar kelompok rentan lainnya.
"Kami akan berupaya semaksimal mungkin, bahkan akan mendekati Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan untuk mengisi kuota, terutama bagi mereka yang putus sekolah," tambahnya.
Terkait kebutuhan tenaga pendidik, Andi memastikan sudah ada dukungan dari pemerintah pusat.
"Pusat sudah mulai merekrut guru secara nasional. Nanti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat yang akan berkoordinasi untuk penempatan guru di sini," ujarnya lagi.
Andi menegaskan, seluruh peserta didik nantinya wajib terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai syarat utama agar program ini benar-benar menyasar masyarakat yang tepat.
