Ia menyebut kehadiran IKN harus dijawab dengan strategi dan arah pembangunan yang terintegrasi serta berorientasi jangka panjang.
"Hadapi kehadiran IKN dengan visi besar sebagai daerah penyangga dan mitra strategis bagi pembangunan IKN,” tambahnya.
Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Pemkab PPU menargetkan penguatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendorong transformasi infrastruktur yang adaptif dengan perkembangan kawasan IKN.
"Program yang tersusun dalam RPJMD dijalankan dan terpenuhi secara bertahap dalam kurun waktu lima tahun,” jelas Mudyat.
Baca Juga:IKN Dirancang Aman dan Canggih, Polri Siapkan Polres Berbasis Teknologi
Adapun fokus utama pembangunan diarahkan pada sektor pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, yang dipandang sebagai fondasi penting bagi kemajuan daerah dalam era integrasi IKN.
Mudyat menekankan pentingnya percepatan infrastruktur yang mampu menunjang mobilitas warga dan mendorong roda ekonomi lokal.
Selain itu, pelayanan publik seperti akses air bersih menjadi komitmen yang akan diwujudkan secara bertahap.
"Pemerintah kabupaten lakukan upaya bagaimana ke depan masyarakat merasa terlayani, termasuk ketersediaan tenaga kerja," ucapnya.
Ia menambahkan bahwa sektor ekonomi produktif berbasis masyarakat seperti pertanian dan perikanan juga tetap menjadi perhatian.
Baca Juga:Tol Akses IKN Dikebut, Pengadaan Lahan Jadi Fokus Evaluasi BPN Kaltim
Dukungan sarana dan prasarana bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal akan terus digencarkan agar tetap relevan di tengah dinamika pembangunan wilayah IKN.
"Perhatian penyediaan sarana prasarana yang diperlukan untuk menunjang produktivitas seperti petani, nelayan dan lainnya dilakukan secara berkelanjutan," tutur Mudyat.
